Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Diprediksi Sulit Pecah Suara Ganjar di Jateng

Kompas.com - 10/11/2022, 20:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menganggap bahwa bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, sulit untuk meraup suara di Jawa Tengah seandainya melawan Ganjar Pranowo.

"Sulit memecah suara Ganjar di Jawa Tengah. Yang bisa memecah suara Ganjar di Jawa Tengah siapa, PDI-P, kalau dia tidak dukung Ganjar. Tapi kalau Anies agak sulit," kata Hanta dikutip siaran YouTube Gaspol Kompas.com pada Kamis (10/11/2022).

Hanta menilai, hal yang sama berlaku pula buat Ganjar. Jika memperoleh tiket maju capres, Ganjar diprediksi sulit meraup suara di wilayah yang menjadi basis massa Anies, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, atau basis massa Prabowo Subianto yang dinilai beririsan dengan pemilih Anies.

Baca juga: Jika Bukan Anies Lawannya, Megawati Diyakini Pilih Puan Jadi Capres

"Potensi Anies memenangkan Jawa Barat besar dibandingkan Ganjar. Ganjar adalah Jawa Tengah," kata dia.

Hanta menyarankan agar Nasdem memilih solusi jalan tengah dengan mengincar suara dari wilayah "tidak bertuan", dalam artian masih bisa diperebutkan antara kubu-kubu yang bertanding 2024 nanti.

Pekerjaan ini dinilai akan amat bergantung pada sosok wakil presiden yang mendampingi Anies seandainya jadi maju 2024.

"Itu bisa diambil, misalnya Jawa Timur, itu kan menentukan juga," ujar Hanta.

Baca juga: Siap Tampung Ganjar untuk Duet dengan Anies, Nasdem: Why Not The Best?


"Jawa Timur berarti akan jadi variabelnya. Tapi bisa juga, kalau susah, untuk imbangi Jawa Timur kita (Nasdem) menangkan semua Sumatera, mulai dari Medan pergerakannya," ungkapnya.

Menurut Hanta, Nasdem perlu memikirkan betul sosok calon pendamping Anies. Sosok cawapres dinilai akan jadi faktor kunci dalam pemenangan pasangan calon pada Pemilu 2024.

"Jangan melihat hanya potensi elektabilitas hari ini. Bisa saja sekarang menggiurkan elektabilitasnya tapi ini gorengan," ungkapnya.

"Bisa jadi lho, kelihatan (elektabilitasnya) tinggi tapi mentok karena ada komplikasi politik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com