Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Pengacara Yakin Putri Candrawathi Korban Pelecehan | Jokowi Dinilai Beri Kode Keras ke Ganjar

Kompas.com - 08/11/2022, 05:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang pernyataan Febri Diansyah yang meyakini Putri Candrawathi sebagai korban pelecehan seksual menjadi pemberitaan yang banyak dibaca di Kompas.com pada Senin (7/11/2022).

Selain itu, artikel mengenai kode keras Jokowi soal kriteria calon presiden (capres) juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel tentang adu komentar Mahfud MD dengan Hary Tanoesudibjo imbas analog switch off juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Febri Diansyah Yakin Putri Candrawathi Korban Pelecehan Seksual, Beberkan Sejumlah Bukti

Pengacara Putri Candrawathi, Febri Diansyah membeberkan sejumlah bukti yang menyatakan bahwa kliennya adalah korban kekerasan seksual dari Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Fakta-fakta ini diyakininya bahwa Putri merupakan korban, bukan pelaku dalam pembunuhan berencana Brigadir J.

"Ketika ada dugaan kekerasan seksual,setelah kami baca berkas perkara ternyata bukan hanya dari satu keterangan saksi saja, keterangan Bu Putri. Ada empat bukti," kata Febri Diansyah dikutip dari Program Ni Luh Kompas TV, Senin (7/11/2022).

Baca selengkapnya: Febri Diansyah Yakin Putri Candrawathi Korban Pelecehan Seksual, Beberkan Sejumlah Bukti

2. Bicara soal Kriteria Capres, Jokowi Kode Keras Beri Dukungan ke Ganjar?

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo soal sosok calon presiden (capres) merupakan kode keras dari orang nomor satu di RI itu untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dibanding nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang juga digadang-gadang sebagai kandidat capres terkuat, Ari menilai, sosok Ganjar paling mungkin mendapat dukungan dari Jokowi.

"Jika kita membedah DNA linearitas pernyataan Jokowi dengan tiga capres itu, saya menerjemahkan keinginan Jokowi tentang sosok pelanjutnya ada pada Ganjar Pranowo," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (7/11/2022).

Baca selengkapnya: Bicara soal Kriteria Capres, Jokowi Kode Keras Beri Dukungan ke Ganjar?

3. Adu Komentar Mahfud dan Hary Tanoe Imbas "Analog Switch Off"

Kebijakan pemerintah menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) diwarnai drama adu komentar antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan pemilik MNC Group Hary Tanoesudibjo.

Adu komentar ini berawal dari temuan pemerintah bahwa ada tujuh stasiun televisi yang 'membandel' karena belum bersiaran digital setelah ASO pada 3 November 2022.

Empat dari tujuh stasiun televisi yang 'bandel' itu merupakan bagian dari MNC Group yakni RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews TV, adapun tiga stasiun televisi lainnya adalah TV One, ANTV, dan Cahaya TV.

Baca selengkapnya: Adu Komentar Mahfud dan Hary Tanoe Imbas Analog Switch Off

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com