Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PPP Sebut Erick Thohir Cocok Jadi Capres atau Cawapres 2024

Kompas.com - 31/10/2022, 15:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani blak-blakan mengajak sejumlah kader perempuan PPP untuk mendukung Menteri BUMN Erick Thohir agar dapat diusung sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Arsul Sani bahkan menyebut Erick cocok menjadi capres maupun cawapres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut terjadi dalam acara Seminar Nasional dan Temu Tokoh Wanita Persatuan Pembangunan yang digelar di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (31/10/2022).

"Yang terhormat, Mas Menteri BUMN, Mas Erick Thohir. Kalau dari apa yang tadi disampaikan, singkat padat ini saya kira cocok jadi capres atau cawapres ini," kata Arsul Sani, Senin.

Baca juga: PPP Himpun Suara Arus Bawah Terkait Capres yang Bakal Diusung

Pernyataan Arsul itu pun langsung disambut dengan tepuk tangan meriah seluruh peserta acara.

Kemudian, Arsul Sani melanjutkan pernyataannya dengan kembali bertanya kepada seluruh kader perempuan PPP dalam acara.

"Ini saya mau tanya ini, kira-kira kalau PPP usung sampeyan ini setuju enggak," tanya Arsul.

"Setuju," jawab peserta acara.

Arsul kemudian menjelaskan alasan kenapa ia menyatakan hendak mengusung Erick Thohir pada Pilpres 2024.

Ia mengakui bahwa nama Erick Thohir masuk dalam bursa capres di koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni PPP, PAN dan Golkar.

"Jadi kalau Pak Erick satulah, saya enggak mau bilang eksklusif nanti enggak baik. Satu di antara nama yang dalam di koalisinya PPP saat ini KIB kita ajukan sebagai capres atau cawapres setuju enggak?" ujar Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Tempati Posisi Buncit di Survei Litbang Kompas, PPP: Kader Wajib Dekati Rakyat

Kendati demikian, Arsul Sani menegaskan bahwa partainya tetap menghormati keputusan KIB terkait pengusungan capres dan cawapres.

Di sisi lain, PPP juga disebut memiliki mekanisme sendiri dalam pengusungan pasangan calon (paslon).

"Tentu dalam penentuan nanti pada saatnya paslon presiden dan wapres tentu PPP juga akan melibatkan dan mendengarkan suara perempuan karena memang itu bagian dari mekanisme yang kita tekankan dalam mukernas," jelas dia.

Sebelumnya, Arsul Sani mengungkapkan, KIB terbuka bagi siapapun yang menjadi capres potensial.

Baca juga: Detik-detik Erick Thohir Bicara Peluang Jadi Capres

Halaman:


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com