Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas”: Loyalitas Pemilih PDI-P dan PKS Menurun

Kompas.com - 25/10/2022, 07:48 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan loyalitas pemilih PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menurun.

Survei yang berlangsung 24 September-7 Oktober itu menunjukkan loyalitas responden pemilih PDI-P berada di angka 65,3 persen.

“Angka ini menurun 3 persen dibandingkan survei Juni 2022. Bahkan, (menurun) 6 persen dibandingkan survei periode Januari 2022,” kata peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, dikutip dari Harian Kompas, Selasa (25/10/2022).

Sementara loyalitas pemilih PKS ada di angka 65,2 persen. Presentase itu turun 8 persen ketimbang survei Juni 2022, dan turun hingga 10 persen ketimbang hasil survei Januari 2022.

Baca juga: Ganjar Akui Sudah Dipanggil Bidang Kehormatan PDI-P Tiga Kali

Yohan menjelaskan, loyalitas pemilih dipengaruhi oleh hubungan yang timbal balik.

Keputusan memberi dukungan tuda akan tercapai jika pemilih tak loyal pada partai politiknya.

“Hal yang sama juga terjadi, pemilih tidak akan memberikan pilihannya jika mereka menilai partai politik tidak loyal, serta tidak konsisten terhadap janji, dan harapan yang diberikan,” ujarnya.

Litbang Kompas/RFC/YOH Survei Litbang Kompas: Loyalitas Pemilih PDI-P dan PKS Menurun

Namun, Yohan mengungkapkan, penurunan loyalitas pemilih terjadi pada 9 partai politik (parpol) yang menduduki kursi Parlemen.

Turunnya loyalitas pemilih bakal berdampak pada rata-rata tingkat pergeseran atau volatilitas pilihan parpol.

Baca juga: Litbang Kompas”: Pemilih Anies Didominasi Pemilih Partai Demokrat dan PKS

Litbang Kompas mencatat rata-rata volatilitas 9 parpol Parlemen berada di angka 35,9 persen.

“Artinya, ada potensi sepertiga lebih pemilih partai politik akan bergeser pilihan politiknya ke partai politik lain di pemilu nanti,” katanya.

Untuk diketahui, jajak pendapat dilakukan dengan metode wawancara pada 1.200 responden di 34 provinsi.

Para responden dipilih secara acak melalui metode sistematis bertingkat.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan publik mencapai 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

Baca juga: Buntut Panjang Pengakuan Ganjar soal Siap Jadi Capres: Dipanggil PDI-P hingga Megawati Angkat Bicara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com