Sistem Informasi KPU Dianggap Belum Cukup Transparan untuk Libatkan Pemilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai belum cukup transparan untuk melibatkan pemilih.

Hal tersebut diungkapkan peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay yang mengkritik bahwa penggunaan teknologi dalam pemilu semestinya berorientasi pada partisipasi publik.

Hadar memberi contoh, Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang jadi andalan KPU dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 belum menunjukkan tanda-tanda ke arah sana.

"Partai-partai politik sangat senang memanfaatkan Sipol, tapi sekarang kita sebagai pemilih bisa mendapat data apa dari Sipol itu?" ujar Hadar dalam diskusi virtual yang dihelat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bertajuk "Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi?", Kamis (20/10/2022).

Baca juga: KPU Janji Bikin Aturan Kampanye Digital Jelang Pemilu 2024

Sipol digunakan untuk menghimpun syarat pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2024.

Dalam perkembangannya, ada 40 partai politik pendaftar, namun hanya 24 partai politik yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap oleh KPU dan berhak melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi.

Setelah itu, 6 partai politik di antaranya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi yang diumumkan baru-baru ini.

Saat ini, KPU RI telah tiba pada tahap verifikasi faktual keanggotaan, keterwakilan perempuan, dan alamat kantor partai politik.

"Kita tidak tahu masing-masing partai politik itu lolosnya di mana saja. Yang tidak lolos, tidak lolosnya di mana? Apakah di kepengurusannya, di provinsi mana, di kabupaten mana, apakah jumlah anggotanya, dan seterusnya," ujar Hadar.

Baca juga: Soal Keamanan Data Pemilu, Menkominfo: Sistem Elektronik KPU dan Dukcapil Akan Dites Penetrasi

"Ini kan kita tidak tahu, kita hanya mendapatkan pengumuman ini partai lolos, ini tidak lolos. Padahal, kita dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Kita perlu dapatkan data itu semua," lanjutnya.

Hadar menilai wajar bila merebak pertanyaan dan kesimpangsiuran di kalangan publik jika sistem informasi milik penyelenggara pemilu semacam itu kurang transparan.

Pemakaian teknologi seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan publik, bukan justru menimbulkan keraguan.

"Oleh karena itu, ke depan, saya kira, saya mengusulkan agar transparansi yang bisa diharapkan meningkatkan partisipasi publik itu ya juga dibuka, disediakan," tambahnya.

KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos.

Perlindungan data pribadi

Dalam forum yang sama, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menyebutkan bahwa publik, termasuk para pemantau pemilu dan Bawaslu RI, dapat mengakses segala informasi terkait tahapan Pemilu 2024 lewat situs resmi infopemilu.kpu.go.id.

"Semua informasi yang kami miliki sementara kami buka di dashboard infopemilu.kpu.go.id," ujar Betty menanggapi.

Khusus penggunaan Sipol, Betty mengatakan, aplikasi tersebut memang sejak awal digunakan sebagai sarana komunikasi antara partai politik dengan KPU.

Baca juga: KPU: Salinan Formulir C1 Akan Dibuat Digital, Berharap Ringankan Beban KPPS di Pemilu 2024

Di dalam Sipol itu, partai politik menghimpun syarat keanggotaan, termasuk identitas yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Mengenai tak dibukanya Sipol kepada publik, ia beralasan bahwa KPU perlu memperhatikan rambu-rambu perlindungan data pribadi.

"Tapi saat ini, ketika verifikasi faktual keanggotaan dilakukan teman-teman KPU kabupaten/kota, saya rasa ini terbuka sekali, sama-sama bisa dilihat, tapi bentuk komunikasinya nanti berjenjang dari kabupaten/kota ke atas," tutupnya.