Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem Tunggu Keputusan PDI-P

Kompas.com - 19/10/2022, 21:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, Nasdem menunggu keputusan PDI-P untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) atau tidak.

Ia merespons pernyataan Ganjar yang siap maju sebagai calon presiden.

"Iya, kita sudah menunggu, pernah menominasikan Beliau kan waktu itu. Kan Beliau tidak bisa berkomunikasi karena persoalan dia sebagai kader partai," kata Ali saat dihubungi, Rabu (19/10/2022).

Baca juga: Tarik Ulur Nasdem-Demokrat-PKS soal Cawapres Pendamping Anies

Kendati demikian, Ali menegaskan bahwa Nasdem sudah menetapkan Anies Baswedan sebagai capres.

Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan Ganjar dicalonkan sebagai wakil presiden oleh Nasdem.

"Semua kemungkinan itu ada. Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Andika ini kan menjadi rekomendasi oleh rakernas. Artinya bahwa tiga figur ini paling layak kemarin oleh Nasdem. Ini juga sejalan dengan hasil survei," kata dia.

Di sisi lain, Ali membahas soal pentingnya menjaga fatsun dan etika dalam berpolitik.

"Jadi, seorang kader partai seharusnya harus memiliki etika, begitu juga dalam mencalonkan orang juga harus memiliki etika," kata dia.

Ia mengakui bahwa Nasdem terus membuka komunikasi dengan partai politik lain, termasuk PDI-P terkait pencapresan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Nasdem: Masih Ada Waktu Bentuk Koalisi dan Cari Cawapres Anies

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo menyatakan kesanggupannya jika diusung PDI-P sebagai capres.

"Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang musti siap akan hal itu," kata Ganjar dikutip dalam wawancara yang diunggah YouTube BeritaSatu, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Ganjar setelah ditanya soal kesiapannya jika menjadi presiden Republik Indonesia.

Kendati demikian, Ganjar mengaku tetap menghormati etika politik di internal PDI-P. Mekanisme pengumuman capres dilakukan oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, di sisi lain Ganjar juga menilai hasil survei juga mesti dilihat partai dalam mengusung capres maupun cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com