Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Bantah Isu 8 Kapolda Positif Narkoba Saat Tes Urine Sebelum ke Istana

Kompas.com - 14/10/2022, 19:25 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa isu delapan kapolda positif narkoba tidak benar.

Ia membantah isu delapan kapolda positif narkoba saat melakukan tes urine sebelum memasuki Istana Negara untuk mengikuti pengarahan dari Presiden Joko Widodo.

"Enggak benar isunya (8 kapolda positif). Sudah saya tanyakan spripim," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Jumat (14/9/2022).

Baca juga: Soal Isu 8 Kapolda Positif Amphetamine Sebelum Bertemu Jokowi, Istana Tegaskan Tak Lakukan Tes Urine

Diketahui, pada siang hari tadi, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran Polri level pejabat tinggi Mabes Polri, kapolda, dan kapolres.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebelumnya mengatakan, Istana tidak menyelenggarakan tes urine untuk anggota polisi yang datang ke Istana

Pihak Istana hanya meminta syarat kepada pihak Kepolisian RI untuk melakukan tes PCR bagi para kapolda dan kapolres yang akan mengikuti pengarahan Presiden.

"Ketika persiapan pengarahan, Bapak Presiden ke kapolri, kapolda, kapolres salah satu syaratnya kami minta Kepala Pusat Kesehatan Polri dilakukan pemeriksaan swab PCR dan dilakukan jajaran polri sendiri," ujar Heru, Jumat.

Baca juga: Penjelasan Istana soal Pejabat Polri Dilarang Bawa Tongkat Komando, Topi, dan Ponsel

Di luar tes PCR itu, menurut dia, Istana tidak punya kewenangan. Ia pun meminta media untuk menanyakan soal isu delapan kapolda itu kepada pihak Polri.

"Dan hasil Covid-19 disampaikan ke Sekretariat Presiden, dan semua dalam kondisi negatif. Jadi yang ada info 8, teman media itu bisa dilakukan klarifikasi ke Polri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com