Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Ungkap Alasan Bentuk KIB Lebih Awal: Koalisi di Menit Akhir Tidak Solid dan Optimal

Kompas.com - 11/10/2022, 16:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan mengapa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibentuk jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024.

Pembentukan KIB sejak awal, kata Airlangga Hartarto, agar koalisi yang dibangun bisa kuat dan solid.

"Berdasarkan pengalaman Partai Golkar, kami sudah mengikuti pembentukan koalisi di menit-menit terakhir dan itu tidak diikuti dengan solidaritas dari koalisi itu sendiri," kata Airlangga dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (11/10/2022).

Airlangga melanjutkan, jika koalisi dibentuk menit-menit akhir menjelang Pemilu, diyakini tidak berjalan optimal bagi partai politik yang tergabung di dalamnya.

Baca juga: Soal Pertemuan Puan-Airlangga, Pengamat: Relasi PDI-P-Golkar Rasional dan Objektif

Ia menjelaskan bagaimana pengalaman Golkar bergabung atau membentuk koalisi pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019.

"Para tokoh senior Golkar meminta agar persiapan dilakukan lebih awal dan itu tentu banyak hal yang perlu disatukan, baik visi misi maupun kerja sama di level DPP, di pusat dan juga daerah termasuk provinsi kabupaten kota," ujarnya.

Oleh karenanya, ketua umum yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menilai pembentukan koalisi memerlukan sebuah mekanisme sendiri dan membutuhkan kegiatan bersama.

Di sisi lain, Airlangga menuturkan bahwa pembentukan KIB dilakukan demi menghindari politik identitas.

Baca juga: Nasdem Deklarasikan Anies Capres, Golkar Pilih Tetap Konsentrasi dengan KIB

Terkait tiket calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Airlangga mengaku bahwa itu sudah disepakati KIB agar calon tersebut memiliki kiprah di partai.

Sejauh ini, menurut Airlangga, komunikasi yang dibangun antara KIB dan partai politik lain masih cair.

Termasuk, ia mengaitkan pertemuannya dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani pada Sabtu (8/10/2022).

"Jadi, komunikasi dengan partai politik termasuk dengan ketua-ketua umum dan kemarin dengan Ibu Puan juga tentu beliau mempunyai mandat untuk berkomunikasi dengan partai politik," kata Airlangga.

Baca juga: Bertemu Airlangga, Puan Ingin Kinerja Pemerintahan Jokowi 2 Periode Dilanjutkan

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIB menandatangani nota kesepahaman terkait dibentuknya KIB di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, pada 4 Juni 2022..

Ketiga ketua umum partai politik itu yakni, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.

"Malam ini menjadi malam yang bersejarah karena kami bertiga Partai Golkar, PAN, dan PPP menandatangani kerja sama dan kerja sama ini," kata Airlangga usai Penandatanganan Nota Kesepahaman, Sabtu.

Airlangga mengatakan, ditekennya nota tersebut menjadi awal dari perjalanan politik KIB.

Salah satu poin dalam kerja sama itu, menurut Airlangga, adalah KIB berupaya agar tak ada polarisasi tajam di masyarakat yang diakibatkan persaingan politik menjelang dan seusai pemilu.

"Kita sesuai dengan judul koalisi ya bersatu dan tentu kepentingan utama adalah rakyat," ujarnya.

Baca juga: Bertemu Puan di Monas, Airlangga: Dibangun Bung Karno, Diresmikan Pak Harto

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com