Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet: 5 KPK Pun Tak Mampu Berantas Korupsi di Indonesia...

Kompas.com - 10/10/2022, 23:59 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dia menilai korupsi akan terus ada apabila sistem demokrasi tidak dievaluasi.

Menurut Bamsoet, sekalipun ada lima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, korupsi tidak akan berhasil diberantas jika masih mempertahankan sistem demokrasi yang ada.

"Lima lembaga KPK pun saya yakin tidak mampu berantas korupsi kalau sistem demokrasi tidak kita evaluasi," ujar Bamsoet saat menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Fraksi Golkar MPR Sebut Tak Ada Perbedaan Pendapat dengan Bamsoet soal PPHN

Bamsoet menjelaskan, MPR dan Wantimpres bertemu untuk membicarakan apakah sistem demokrasi yang diterapkan pascareformasi perlu dikaji dan dievaluasi atau tidak.

Selain itu, mereka juga menyoroti apakah sistem demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau justru mudarat.

"Karena semangat kita dalam memberantas dan mengurangi korupsi apakah iya kalau demokrasi yang hari ini sudah mampu menekan perilaku korupsi yang makin meningkat," tuturnya.

Selain itu, Bamsoet membeberkan, MPR dan Wantimpres juga menyamakan persepsi tentang masalah-masalah kebangsaan yang ada.

Baca juga: KontraS: 31 Vonis Hukuman Mati Dijatuhkan di Indonesia Dalam Setahun Terakhir

Dia menyebut Indonesia harus siap dengan berbagai persoalan krisis global, seperti krisis pangan, energi, dan keuangan.

Sementara itu, Ketua Wantimpres Wiranto mengakui bahwa banyak hal yang perlu mereka antisipasi dalam rangka menghadapi krisis global.

"Perbincangan kita juga banyak menyangkut persiapan kita sebagai suatu bangsa untuk menyikapi itu sesuai keinginan presiden, bahwa harus kita hadapi bersama-sama, menyatukan segenap potensi bangsa, menghadapi krisis yang unpredictable," kata Wiranto.

"Oleh karena itu, saya anggap bahwa pertemuan semacam ini penting karena kita menyatukan frekuensi kita, untuk kita bersama-sama memfokuskan perhatian bagaimana kita bisa pertahankan diri kita, bangsa kita, hadapi kemungkinan-kemungkinan yang unpredictable," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com