Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 06/10/2022, 14:29 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih menyoroti audit stadion sepak bola ketimbang penggunaan gas air mata dalam peristiwa tewasnya 131 suporter Arema Malang.

Ia menilai Jokowi harusnya lebih fokus pada penggunaan gas air mata yang diduga menjadi pemicu kepanikan suporter sehingga mengakibatkan ratusan nyawa melayang.

“(Jokowi) kurang bijaksana. Jangan ada lagi gas air mata yang dibeli dari pajak yang rakyat bayarkan digunakan untuk membunuh rakyat,” kata Santoso pada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Selain itu, ia mendorong Jokowi untuk mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi kinerja anggotanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Dalam pandangannya, Kapolri harus mencari tahu siapa anggotanya yang bekerja serampangan dan mengakibatkan kematian penonton.

Situasi ini, menurutnya, juga menjadi kesempatan bagi institusi Polri untuk berbenah.

“Momentum Polri melakukan perbaikan dalam penanganan massa. Jangan lagi bersifat represif harus mengutamakan soft power,” ujarnya.

Terakhir, Santoso mendorong pemerintah hadir untuk keluarga para korban.

“Keluarga korban harus mendapatkan keadilan berupa santunan, dan memberi hukuman kepada anggota Polri yang lalai, yang menyebabkan tewasnya penonton,” ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD Pimpin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Diketahui, Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengaudit semua stasion sepak bola di Indonesia yang dipakai untuk gelaran Liga 1 hingga Liga 3.

Jokowi menyebut ada beberapa hal yang mesti diaudit, salah satunya sesuai atau tidaknya gerbang stadion dengan standar yang berlaku.

Audit itu diminta Jokowi usai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022, yang menewaskan 131 suporter Arema FC.

Kerusuhan terjadi pasca Arema kalah dari Persebaya Surabaya dalam pertandingan di kandang sendiri.

Baca juga: Aremania Purworejo dan Kelompok Suporter Lain Galang Dana untuk Korban Kanjuruhan Malang

Sejumlah suporter Arema diketahui berusaha turun ke lapangan. Kemudian, pihak kepolisian menembakan gas air ke tribun yang penuh dengan penonton untuk mengendalikan situasi.

Namun, gas air mata malah membuat situasi semakin kacau karena semua pononton berusaha keluar dari stadion. Akibatnya, banyak penonton yang terinjak hingga sesak napas.

Pemerintah pun telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut insiden tersebut.

Tim tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Baca juga: Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com