Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/10/2022, 13:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim bahwa dibolehkannya verifikasi administrasi keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 lewat video call berdasarkan alasan "force majeure".

Sebagai informasi, KPU RI ditegur tertulis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap melanggar administrasi pemilu lantaran melakukan verifikasi keanggotaan parpol lewat video call.

"Ada situasi force majeure yang pada waktu itu karena dibatasi oleh waktu (KPU) harus merespons situasi," ungkap Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Kamis (6/10/2022).

"Misalnya, pada saat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan), ada warga yang seharusnya bisa datang ke kantor KPU kabupaten/kota tapi terkendala oleh alam, semisal banjir yang tidak memungkinkan yang bersangkutan datang, atau misalnya yang bersangkutan sakit yang tidak memungkinkan datang," katanya menjelaskan.

Baca juga: Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

Idham Holik juga menyinggung soal situasi cuaca di kepulauan yang tidak kondusif, menyebabkan warga atau anggota partai politik yang seharusnya diklarifikasi langsung, tidak dapat berlayar.

"Kan di Indonesia banyak kepulauan," kata Idham.

Idham memandang bahwa dalam keadaan seperti itu, mereka tetap memiliki hak untuk diklarifikasi.

Dalam keputusan Bawaslu, KPU dinyatakan melanggar aturan yang mereka buat sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, tepatnya Pasal 39.

Pasal itu mengatur bahwa, jika terdapat keanggotaan partai politik yang meragukan, maka KPU kabupaten/kota seharusnya meminta petugas penghubung partai menghadirkan langsung anggota partai politik tersebut ke kantor guna diklarifikasi langsung.

Baca juga: Bawaslu: KPU Langgar Administrasi di 10 Provinsi karena Verifikasi Pakai Video Call

Peraturan bahwa verifikasi keanggotaan dapat dilakukan secara virtual baru diterbitkan KPU belakangan, yakni dalam Keputusan Nomor 346 yang diteken 8 September 2022.

Dalam beleid itu, KPU mengizinkan anggota partai politik yang diklarifikasi untuk menggunakan teknologi informasi seandainya tidak dapat hadir langsung ke kantor KPU kabupaten/kota dengan dalih seperti sakit keras, kendala geografis, "atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan".

Sementara itu, proses verifikasi via video call yang berbuntut putusan pelanggaran administrasi, menurut Bawaslu, terjadi di 10 provinsi pada 5-7 September 2022.

Baca juga: Empat Parpol Tak Lolos Verifikasi Administrasi Tahap 1, Ini Penjelasan KPU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Nasional
Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Nasional
Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi 'Online' Jaringan Internasional

Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi "Online" Jaringan Internasional

Nasional
Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok Buat PDI-P

Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok Buat PDI-P

Nasional
PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

Nasional
Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Nasional
Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Nasional
Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Nasional
Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

Nasional
Berharap Dibebaskan, Irfan Widyanto: Putusan Ini Jadi Tolak Ukur Komisi Etik

Berharap Dibebaskan, Irfan Widyanto: Putusan Ini Jadi Tolak Ukur Komisi Etik

Nasional
Tak Takut Ketinggalan Manuver Parpol Lain, Sekjen: PDI-P Kan Bersama Rakyat

Tak Takut Ketinggalan Manuver Parpol Lain, Sekjen: PDI-P Kan Bersama Rakyat

Nasional
BERITA FOTO: Baiquni Wibowo Ungkap Pesan Ayah untuk Jadi Polisi Berintegritas

BERITA FOTO: Baiquni Wibowo Ungkap Pesan Ayah untuk Jadi Polisi Berintegritas

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Terima Menlu Negara-negara ASEAN di Istana Negara

BERITA FOTO: Jokowi Terima Menlu Negara-negara ASEAN di Istana Negara

Nasional
PKS Kunjungi Nasdem, Bahas Sekretariat Perubahan dan Piagam Deklarasi Koalisi

PKS Kunjungi Nasdem, Bahas Sekretariat Perubahan dan Piagam Deklarasi Koalisi

Nasional
Kejagung Sebut Masa Tugas Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyanto di KPK Sudah Selesai

Kejagung Sebut Masa Tugas Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyanto di KPK Sudah Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.