Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Ia menilai Jokowi harusnya lebih fokus pada penggunaan gas air mata yang diduga menjadi pemicu kepanikan suporter sehingga mengakibatkan ratusan nyawa melayang.

“(Jokowi) kurang bijaksana. Jangan ada lagi gas air mata yang dibeli dari pajak yang rakyat bayarkan digunakan untuk membunuh rakyat,” kata Santoso pada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Selain itu, ia mendorong Jokowi untuk mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi kinerja anggotanya.

Dalam pandangannya, Kapolri harus mencari tahu siapa anggotanya yang bekerja serampangan dan mengakibatkan kematian penonton.

Situasi ini, menurutnya, juga menjadi kesempatan bagi institusi Polri untuk berbenah.

“Momentum Polri melakukan perbaikan dalam penanganan massa. Jangan lagi bersifat represif harus mengutamakan soft power,” ujarnya.

Terakhir, Santoso mendorong pemerintah hadir untuk keluarga para korban.

“Keluarga korban harus mendapatkan keadilan berupa santunan, dan memberi hukuman kepada anggota Polri yang lalai, yang menyebabkan tewasnya penonton,” ujarnya.

Diketahui, Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengaudit semua stasion sepak bola di Indonesia yang dipakai untuk gelaran Liga 1 hingga Liga 3.

Jokowi menyebut ada beberapa hal yang mesti diaudit, salah satunya sesuai atau tidaknya gerbang stadion dengan standar yang berlaku.

Audit itu diminta Jokowi usai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022, yang menewaskan 131 suporter Arema FC.

Kerusuhan terjadi pasca Arema kalah dari Persebaya Surabaya dalam pertandingan di kandang sendiri.

Namun, gas air mata malah membuat situasi semakin kacau karena semua pononton berusaha keluar dari stadion. Akibatnya, banyak penonton yang terinjak hingga sesak napas.

Pemerintah pun telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut insiden tersebut.

Tim tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.