Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Jadi Salah Satu Calon Terkuat Pj Gubernur DKI, Heru: Kita Tunggu Saja Kedatangan Misteri

Kompas.com - 30/09/2022, 14:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menanggapi soal kabar kian mengerucutnya nama-nama kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.

Heru bersama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, dikabarkan menjadi dua kandidat yang semakin mengerucut itu.

"Tanggapannya, hari esok itu penuh misteri. Jadi, kita tunggu saja kedatangan misteri," ujar Heru di Istana Merdeka, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Tanggapan Heru Budi, Marullah, dan Bahtiar Usai Terpilih Jadi Calon Pj Gubernur DKI

Heru pun menegaskan dirinya belum tahu apakah surat soal rekomendasi Pj Gubernur DKI Jakarta dari Kementerian Dalam Negeri sudah diterima pihak istana atau belum.

"Saya enggak tahu, mungkin itu di bawah kewenangan Pak Sekretaris Kabinet. Saya belum tahu sudah dikirim atau sedang proses," jelasnya.

Sebelumnya, Heru mengatakan, hingga saat ini tidak ada komunikasi khusus yang membahas soal pj gubernur dengan sejumlah pihak. Baik dengan Presiden Joko Widodo, dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun dengan DPRD DKI Jakarta.

"(Dengan presiden) enggak ada Ngobrolnya tugas presiden. Dengan Kemendagri tidak.

Baca juga: Profil Heru Budi Hartono, Calon Pj Gubernur DKI Jakarta

Saya tidak ada komunikasi dengan teman-teman DPRD. Memang kenal tetapi tidak ada komunikasi," tutur Heru pada Sabtu (23/9/2022).

"Kan usulan dari DPRD tiga, usulan dari Kemendagri tiga, jadi enam. Semua kewenangan dari Pak Mendagri dan kewenangan dari Pak Presiden. Enggak pernah beliau-beliau ngomong itu ke saya sih. Hari esok penuh dengan misteri," tambahnya.

Adapun sebelum diboyong Jokowi ke Istana, Heru Budi Hartono telah malang melintang mengisi berbagai jabatan di Pemprov DKI Jakarta.

Heru memulai karirnya di Pemprov DKI sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993.

Karirnya terus menanjak hingga didapuk sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

Baca juga: 3 Nama Calon Pj Gubernur Usulan DPRD DKI: Heru Budi, Marullah, dan Bahtiar

Selanjutnya pada 2015 Heru sempat menduduki jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyampaikan usulan tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Gubernur Anies Baswedan.

Usulan itu ditetapkan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada 13 September lalu.

Ketiga nama yang terpilih antara lain Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Menurut Staf Khusus Bidang Politik dan Media Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga mengatakan, berdasarkan mekanisme yang ditempuh Kemendagri belakangan ini, tiga usulan kandidat pj gubernur dari DPRD provinsi bakal disandingkan dengan tiga usulan kandidat dari Kemendagri.

Baca juga: Kasetpres Heru Budi Temui Pengunjuk Rasa Kenaikan Harga BBM, Nyanyikan Bersama Lagu Bagimu Negeri

Kasto menyebutkan, Kemendagri masih mencari tiga usulan kandidat mereka untuk duduk di kursi nomor satu Ibu Kota itu.

Nantinya, enam nama itu bakal masuk ke dalam tahapan pra-TPA (Tim Penilai Akhir) untuk memastikan riwayat dan rekam jejak, sebelum disidang dalam forum TPA melibatkan kementerian/lembaga. Penunjukan pj gubernur ada pada tangan Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com