Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakasau Minta Rekrutmen Prajurit TNI AU Harus Terbebas dari KKN

Kompas.com - 23/09/2022, 08:34 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya A Gustaf Brugman meminta tidak ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam rekrutmen prajurit TNI AU.

Gustaf mengingatkan bahwa rekrutmen personel merupakan awal yang sangat menentukan dalam pengawakan TNI AU.

Hal itu disampaikan Gustaf saat memimpin apel luar biasa di Markas Besar TNI AU (Mabesau), Jakarta, Kamis (22/9/2022).

“Untuk itu, harus bersih, transparan dan terbebas dari KKN,” kata Gustaf dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Udara (Dispenau), Kamis malam.

Baca juga: 60 Pati TNI Naik Pangkat, Wakasau A Gustaf Brugman Naik Jadi Bintang Tiga

Gustaf menekankan agar seluruh pihak yang menjadi panitia rekrutmen prajurit agar menegakkan aturan dengan menjauhkan diri dari pelanggaran.

Menurut Gustaf, proses rekrutmen personel sangat menentukan kualitas prajurit dan pengawakan TNI AU di masa depan. Sehingga, harus diawasi dengan ketat sesuai aturan.

Gustaf bahkan memastikan bahwa pimpinan TNI AU tidak segan-segan memecat oknum prajurit yang terbukti melakukan praktik ambil keuntungan pribadi dalam rekrutmen prajurit TNI AU.

Dalam kesempatan tersebut, Gustaf juga mengimbau agar seluruh personel TNI AU berhati-hati dan selalu bijak menggunakan media sosial dalam kesehariannya.

Baca juga: Gambaran Umum Syarat Daftar Rekrutmen TNI AD Jalur Tamtama

“Sekali memposting konten di media sosial, tidak akan pernah bisa hilang walau sudah dihapus. Untuk itu, selalu berhati-hati dan bijaklah menggunakan medsos," ujarnya.

Selain itu, Gustaf mengajak seluruh personel Mabesau agar pandai-pandai membagi waktu antara dinas dan keluarga.

Menurutnya, sikap ini penting dilakukan karena dapat menjadi awal dari terbentuknya keluarga yang bahagia dan harmonis.

“Selain pengabdian kepada bangsa dan negara, keluarga merupakan bagian terpenting lainnya bagi kita semua, sehingga penting meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga," katanya.

Baca juga: Awali Tugas di Mabes AU, Wakasau Pimpin Apel Luar Biasa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com