Salin Artikel

Wakasau Minta Rekrutmen Prajurit TNI AU Harus Terbebas dari KKN

Gustaf mengingatkan bahwa rekrutmen personel merupakan awal yang sangat menentukan dalam pengawakan TNI AU.

Hal itu disampaikan Gustaf saat memimpin apel luar biasa di Markas Besar TNI AU (Mabesau), Jakarta, Kamis (22/9/2022).

“Untuk itu, harus bersih, transparan dan terbebas dari KKN,” kata Gustaf dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Udara (Dispenau), Kamis malam.

Gustaf menekankan agar seluruh pihak yang menjadi panitia rekrutmen prajurit agar menegakkan aturan dengan menjauhkan diri dari pelanggaran.

Menurut Gustaf, proses rekrutmen personel sangat menentukan kualitas prajurit dan pengawakan TNI AU di masa depan. Sehingga, harus diawasi dengan ketat sesuai aturan.

Gustaf bahkan memastikan bahwa pimpinan TNI AU tidak segan-segan memecat oknum prajurit yang terbukti melakukan praktik ambil keuntungan pribadi dalam rekrutmen prajurit TNI AU.

Dalam kesempatan tersebut, Gustaf juga mengimbau agar seluruh personel TNI AU berhati-hati dan selalu bijak menggunakan media sosial dalam kesehariannya.

“Sekali memposting konten di media sosial, tidak akan pernah bisa hilang walau sudah dihapus. Untuk itu, selalu berhati-hati dan bijaklah menggunakan medsos," ujarnya.

Menurutnya, sikap ini penting dilakukan karena dapat menjadi awal dari terbentuknya keluarga yang bahagia dan harmonis.

“Selain pengabdian kepada bangsa dan negara, keluarga merupakan bagian terpenting lainnya bagi kita semua, sehingga penting meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/08345801/wakasau-minta-rekrutmen-prajurit-tni-au-harus-terbebas-dari-kkn

Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke