KSP Dorong Proses Peradilan Kasus Paniai Terbuka dan Obyektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pihaknya mengapresiasi kelancaran pelaksanaan sidang pertama pengadilan HAM kasus Paniai, yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (21/9/2022).

KSP berharap, sidang-sidang selanjutnya juga berjalan aman, terbuka, dan independen.

"Kami berharap sidang-sidang selanjutnya juga berjalan lancar sehingga proses peradilan bisa berjalan aman, terbuka, obyektif, independen, dan imparsial, karena semua mata, termasuk internasional tertuju ke Pengadilan HAM ini”, ujar Jaleswari dilansir dari siaran pers KSP, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Para Saksi Dihadirkan dalam Pengadilan HAM Kasus Paniai

Jaleswari mengatakan, pelaksanaan pengadilan HAM kasus Paniai bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Presiden Joko Widodo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk terus melanjutkan proses hukum atas hasil penyelidikan Komnas HAM mengenai pelanggaran HAM yang berat.

Selanjutnya secara non-yudisial, yaitu dengan pembentukan tim penyelesaian non-yudisial untuk pelanggaran HAM berat di masa lalu

"Untuk itu, dua jalur yaitu yudisial dan non-yudisial ditempuh secara paralel untuk saling melengkapi," tegas Jaleswari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Makassar menggelar sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, dengan terdakwa Mayor Inf (Purn) IS pada Rabu (21/9/2022).

Sidang ini dipimpin Sutisna Sawati sebagai ketua majelis didampingi Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu, dan Sofi Rahma Dewi masing-masing sebagai hakim anggota.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan seorang tersangka berinisial IS yang merupakan purnawirawan TNI.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Sayangkan Pengadilan HAM Berat Paniai Digelar di Makassar

Ia diduga terlibat dalam peristiwa Paniai pada 2014 yang menyebabkan empat orang tewas dan 21 orang terluka.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau kasus Paniai 2014 menyayangkan sikap Jaksa Agung yang menggelar persidangan perdana kasus pelanggaran HAM berat Paniai di Makassar, Sulawesi Selatan. Padahal, kasus tersebut terjadi di Papua.

Keputusan menggelar persidangan ini di Makassar menyulitkan korban dan saksi untuk bersaksi di pengadilan.

"Menyayangkan sikap Jaksa Agung yang mengadili perkara ini pada pengadilan HAM di Makassar," kata anggota koalisi masyarakat sipil Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dalam keterangan tertulisnya pada Rabu.

Baca juga: Kontras Pertanyakan Profesionalitas Kejagung Tangani Kasus Paniai

Selain menyayangkan sikap Jaksa Agung, koalisi masyarakat sipil juga meminta Pengadilan Negeri Makassar menjamin proses persidangan dibuka untuk umum.

"Tidak melakukan pembatasan akses bagi siapapun yang akan berpartisipasi dalam proses persidangan Pengadilan HAM atas perkara Paniai, khususnya bagi orang asli Papua," papar Julius.

Di sisi lain, koalisi ini juga mendesak agar Komisi Yudisial (KY) melakukan supervisi terhadap Mahkamah Agung (MA) agar menjamin keterbukaan proses persidangan tersebut.

"Utamanya (untuk) para saksi, penyintas dan keluarga korban dan juga jurnalis serta masyarakat sipil untuk bisa menghadiri persidangan sesuai prinsip keterbukaan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2020," ucap Julius.