Bawaslu Audiensi dengan Panglima TNI, Bahas Sinkronisasi Data Prajurit Terkait Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI beraudiensi dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, beserta jajarannya di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Bawaslu menyoroti sejumlah poin dalam pertemuan kedua belah pihak.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyebutkan bahwa isu pertama terkait sinkronisasi data terkait pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) prajurit TNI yang aktif dan sudah purnatugas.

Hal ini meliputi pendataan prajurit yang sudah pensiun ketika pemilu berlangsung, sehingga dapat terdata hak pilih prajurit ketika beralih status menjadi warga sipil.

"Ke depan, mungkin kita (Bawaslu dan TNI) bisa sinkronisasi data prajurit yang sudah masuk waktu pensiun," kata Bagja, dikutip siaran pers pada Kamis (22/9/2022).

Baca juga: DPR Setujui Pagu Anggaran Bawaslu Rp 7,1 Triliun untuk 2023

Bagja juga meminta dukungan sistem keamanan, intelijen, dan sistem keamanan rakyat semesta (Hankamrata) untuk seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.

Ia berharap mendapat dukungan seluruh tingkat teritorial dari tingkat Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Daerah Militer (Kodam) untuk seluruh jajaran Bawaslu hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024.

"Berkaca dari pemilu yang lalu, kami berharap ada bantuan dari rekan-rekan TNI dalam pengamanan jajaran Bawaslu," ucap Bagja.

Bagja juga berharap dapat meneken kesepakatan melalui nota kesepahaman terkait dengan netralitas TNI pada seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.

Menanggapi hal tersebut, Jenderal Andika disebut siap membantu seluruh jajaran Bawaslu terkait empat poin yang disampaikan tersebut, termasuk soal permintaan terkait sinkronisasi DPT prajurit TNI yang aktif dan sudah purnatugas.

"Terkait data prajurit, saya sampaikan kepada jajaran untuk segera serahkan kepada Bawaslu secepatnya," kata Andika dalam keterangan yang sama.

Baca juga: Bawaslu Akan Tindak Buzzer yang Gunakan Isu SARA pada Pemilu 2024