Kompas.com - 22/09/2022, 07:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua nama yang kerap digadang-gadang menjadi bakal calon presiden (capres) 2024 dari PDI-P, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, mulai merapatkan barisan pendukung.

Masing-masing dari mereka memiliki basis massa yang siap sedia mendukung, memuluskan jalan menuju kancah kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR itu, kini memiliki barisan pendukung yang berasal dari sekumpulan anggota DPR Fraksi PDI-P.

Mereka menamakan diri sebagai "Dewan Kolonel" yang mengklaim telah terdapat struktur organisasi yang mirip militer, mulai dari prajurit hingga jenderal.

Sementara, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang kader PDI-P itu kini memiliki basis massa hampir serupa dengan Puan. Namanya, "Dewan Kopral".

Baca juga: Terungkapnya Dewan Kolonel, Kuda-kuda Puan Menuju Capres 2024

Lantas seperti apa Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini? Apa saja tugas dan fungsinya?

Dewan Kolonel

Dua hari ke belakang, nama Dewan Kolonel kerap disebut sebagai barisan pendukung Puan Maharni di DPR.

Hal ini terungkap oleh pernyataan anggota DPR Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan.

Trimedya mengaku kepada awak media bahwa ia menjadi Koordinator Dewan Kolonel.

Ia lantas buka-bukaan bagaimana struktur hingga tujuan forum tersebut dibentuk.

"Tapi semua dimulai dari komisi I sampe XI. Apa yang bisa kita lakukan, setiap komisi kita lakukan di dapil juga," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing," ujarnya lagi.

Baca juga: Johan Budi Tegaskan Dewan Kolonel Tak Takut Bersaing dengan Barisan Pendukung Ganjar

Trimedya menyatakan, usulan pembentukan Dewan Kolonel itu diawali oleh anggota Fraksi PDI-P Johan Budi.

Menurut Johan, kata Trimedya, ia mengusulkan ada hal yang perlu dilakukan fraksi PDI-P untuk menunjukkan bahwa mereka loyalis Puan.

Ditemui terpisah, Johan Budi mengakui dirinya lah yang mengusulkan dibentuknya Dewan Kolonel.

Johan Budi mengatakan, Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai capres 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Johan Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Saingi Dewan Kolonel Puan, Dewan Kopral untuk Ganjar Pranowo Segera Dibentuk

Menurut Johan Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Johan Budi menyatakan, hingga kini terdapat 12 anggota yang tergabung di Dewan Kolonel.

Jenderal dari Dewan Kolonel, sebut Budi, adalah Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Dewan Kopral

Tak ingin tersaingi, barisan pendukung Ganjar Pranowo juga mulai merapatkan diri.

Mereka juga akan membentuk forum bernama Dewan Kopral.

Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel.

Noel meyakini, Dewan Kopral bisa bersaing dengan Dewan Kolonel.

"Kita bakal membentuk juga namanya Dewan Kopral. Iya dong, kalau elite bisa bentuk Dewan Kolonel, kita akan bentuk Dewan Kopral," kata Noel saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Elite PDI-P Diminta Pilih Ganjar daripada Puan, GP Mania: Kalau Mau Hattrick Menang Pemilu

Pihaknya, kata Noel, tak main-main dalam membentuk Dewan Kopral tersebut.

Sebab, menurutnya Dewan Kopral justru lebih banyak anggotanya.

Di sisi lain, Dewan Kopral disebut bakal berisikan elemen masyarakat, bukan elite politik.

"Seluruh komponen pendukung, relawan Mas Ganjar. Entah itu dari kiai, mahasiswa, buruh, tani, kita akan membentuk dewan kopral," ungkapnya.

Noel menilai, dalam konteks alam demokrasi, yang menjadi penentu kemenangan Pemilu adalah suara rakyat.

Sehingga, menurut Noel, suara elite yang diakomodasi melalui Dewan Kolonel pasti kalah.

"Karena biar gimanapun, kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah suara buat pemilu dalam konteks demokrasi itu ditentukan oleh quantity. Nah quantity ini lebih banyak kopral dibanding kolonel kan," katanya.

Noel menegaskan, deklarasi Dewan Kopral akan digelar dalam waktu dekat.

Baca juga: Soal Pembentukan Dewan Kolonel, Puan: Sah-sah Saja jika Didasari Gotong Royong

Respons DPP PDI-P

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P angkat bicara menanggapi adanya barisan pendukung Puan dan Ganjar.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto lebih dulu mengomentari soal Dewan Kolonel.

Hasto menyatakan, DPP PDI-P tidak menganggap Dewan Kolonel benar-benar ada.

Bahkan, DPP menegaskan Dewan Kolonel layaknya guyonan politik.

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ujarnya lagi.

Baca juga: Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Hasto melanjutkan, ia juga sudah berbincang dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait Dewan Kolonel.

Kata Hasto, Megawati bahkan kaget melihat adanya pemberitaan mengenai Dewan bentukan sejumlah anggota DPR Fraksi PDI-P itu.

"Pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ungkapnya.

Hasto kembali menegaskan bahwa di PDI-P, tentang pencapresan berada di tangan Megawati.

Sehingga, hendaknya tak ada satu pihak pun di PDI-P yang berbicara lebih dulu mendahului Megawati soal capres maupun calon wakil presiden (cawapres).

Sementara itu, menanggapi barisan pendukung Ganjar Pranowo, Hasto menegaskan sekali lagi soal hak prerogatif Megawati tentang pencapresan.

"Sudah saya jelaskan di beberapa waktu lalu bahwa partai menjaga disiplin, pergerakan kita adalah turun ke bawah. Urusan capres dan cawapres, itu berada di tangan ketua umum," kata Hasto menegaskan.

Baca juga: PDI-P Tak Akan Tertibkan Kader yang Gagas Pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.