Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Tak Kunjung Dideklarasikan Capres, Negosiasi antara Parpol Dinilai Alot

Kompas.com - 16/09/2022, 16:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai-partai politik dinilai masih berpikir masak-masak untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada 2024.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pertimbangan-pertimbangan ini bukan hanya berkaca pada peluang elektoral Anies Baswedan yang belakangan cukup baik, melainkan juga pada persoalan “jatah kursi”.

Posisi Anies sebagai kalangan nonpartai, jika dicalonkan sebagai presiden maka hanya akan menyisakan satu jatah kursi untuk calon wakil presiden.

Sementara itu, Anies Baswedan perlu diusung oleh gabungan beberapa partai guna memenuhi ambang batas pencalonan.

Baca juga: Anies Baswedan Nyatakan Siap Maju Capres 2024, Analis: Kode buat Parpol

“Partai mana yang berpeluang mendeklarasikan Anies, saya pikir, ya memang yang paling mudah adalah partai yang tidak terikat dengan koalisi Jokowi. Karena, suka atau tidak, Anies dikonotasikan sebagai pihak yang berseberangan dengan rezim Jokowi,” kata Yunarto Wijaya saat dihubungi, Jumat (16/9/2022).

“Di sana ada PKS dan Demokrat, tapi tidak cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Lalu, muncul Nasdem. Pertanyaannya, apakah Nasdem siap dengan konsekuensi politik ketika mencalonkan Anies secara resmi?” ujarnya lagi.

Seandainya Nasdem-PKS-Demokrat akhirnya membentuk poros untuk mendukung Anies maju capres, maka ada berbagai konsekuensi politik yang bakal membutuhkan kompromi dari ketiga partai politik.

Yunarto Wijaya menilai, proses mencari kompromi ini bakal alot.

Baca juga: Anies Nyatakan Siap Maju Capres 2024, Nasdem: Menarik!

Salah satunya terkait nasib Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Demokrat, dalam kontestasi 2024.

“Apakah tiga partai ini sepakat mencalonkan AHY sebagai cawapres?” ujar Yunarto.

Kemudian, PKS kompak mendukung Ketua Dewan Syuro mereka, Salim Segal Aljufri, untuk mewakili PKS dalam kontestasi.

Ditambah lagi, AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono, sejauh ini masuk dalam lima besar kandidat capres dengan elektabilitas terkuat.

“Ketika AHY dijadikan cawapres, apakah ini dianggap tidak merugikan Nasdem atau PKS yang tidak mendapatkan limpahan elektoral karena hanya 1 (partai) yang dapat? Apakah Demokrat mau mengorbankan AHY hanya mendapatkan jatah di bawah cawapres?” kata Yunarto.

Baca juga: Anies Siap Maju Capres 2024, PKS: Bravo, Ini Berita Baik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com