Masuk dalam Jajaran Calon Pj Gubernur DKI, Bahtiar: Terima Kasih, Mohon Doanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, menjadi salah satu dari tiga nama kandidat Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Terkait hal itu, dia meminta doa dan mengucapkan terima kasih karena namanya menjadi salah satu yang dipercaya.

"Mohon doa dan terima kasih. Siap. Makasih, makasih," katanya singkat sembari memasuki mobil di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: DRPD Setor 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI, Pengamat: Calon dari Kemendagri Tak Akan Jauh Berbeda

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima tiga nama calon penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Bidang Politik dan Media Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga.

"Tadi pagi hari ini, Rabu (14/9/2022) Mas Prasetyo (Edi Marsudi) Ketua DPRD DKI telah berkunjung ke Kemendagri, diterima di ruang sekjen oleh Bapak Sekjen Mendagri Bapak Suhajar Diantoro," kata Kasto kepada Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Anies Serahkan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama ke PJ Gubernur

"Di waktu yang sama Bapak Mendagri sedang ada kegiatan di luar kantor. (Prasetyo) menyerahkan secara resmi daftar calon PJ hasil musyawarah kesepakatan yang menjadi usulan DPRD DKI," kata dia.

Dari sisi DPRD DKI, tiga kandidat Pj Gubernur DKI yang terpilih adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Berdasarkan mekanisme yang ditempuh Kemendagri belakangan ini, tiga usulan kandidat pj gubernur dari DPRD provinsi bakal disandingkan dengan tiga usulan kandidat dari Kemendagri.

Baca juga: Kemendagri Terima Tiga Nama Calon Pj Gubernur DKI

Kemendagri sendiri masih mencari tiga usulan kandidat mereka untuk duduk di kursi nomor satu Ibu Kota itu.

Nantinya, nama yang diusulkan bakal masuk ke dalam tahapan pra-TPA (Tim Penilai Akhir) untuk memastikan riwayat dan rekam jejak, sebelum disidang dalam forum TPA melibatkan kementerian/lembaga.

Penunjukan pj gubernur ada pada tangan presiden.