Kemendagri Terima Tiga Nama Calon Pj Gubernur DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima tiga nama calon penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Bidang Politik dan Media Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga.

"Tadi pagi hari ini, Rabu (14/9/2022) Mas Prasetyo (Edi Marsudi) Ketua DPRD DKI telah berkunjung ke Kemendagri, diterima di ruang sekjen oleh Bapak Sekjen Mendagri Bapak Suhajar Diantoro," kata Kasto kepada Kompas.com, Rabu.

"Di waktu yang sama Bapak Mendagri sedang ada kegiatan di luar kantor. (Prasetyo) menyerahkan secara resmi daftar calon PJ hasil musyawarah kesepakatan yang menjadi usulan DPRD DKI," kata dia.

Baca juga: DPRD DKI Serahkan 3 Nama Calon Pj Gubernur ke Kemendagri

Kasto menyampaikan, pihaknya mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang sudah dengan baik melaksanakan arahan Mendagri Tito Karnavian yang sebelumnya disampaikan kepada Prasetyo lewat surat untuk menjaring dan mengusulkan tiga nama kandidat pj gubernur DKI.

Ia mengatakan, Kemendagri turut memantau proses pemilihan kandidat itu di Kebon Sirih dan menganggap penjaringan pada Selasa (13/9/2022) berlangsung transparan dan akuntabel.

"Proses penjaringan dan pengusulan tersebut kami simak menjadi model yang baik di dalam proses pengusulan nama sesuai arahan dari Bapak Mendagri," kata Kasto.

Dari sisi DPRD DKI, tiga kandidat Pj Gubernur DKI yang terpilih adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Berdasarkan mekanisme yang ditempuh Kemendagri belakangan ini, tiga usulan kandidat pj gubernur dari DPRD provinsi bakal disandingkan dengan tiga usulan kandidat dari Kemendagri.

Baca juga: Profil dan Rekam Jejak 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

Kasto menyebutkan, Kemendagri masih mencari tiga usulan kandidat mereka untuk duduk di kursi nomor satu Ibu Kota itu.

Nantinya, enam nama itu bakal masuk ke dalam tahapan pra-TPA (Tim Penilai Akhir) untuk memastikan riwayat dan rekam jejak, sebelum disidang dalam forum TPA melibatkan kementerian/lembaga. Penunjukan pj gubernur ada pada tangan presiden.