Jokowi Minta Daerah Gunakan Belanja Tak Terduga untuk Redam Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah agar menggunakan belanja tak terduga untuk memberikan subsidi terkait kenaikan harga atau inflasi bahan pokok.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Belanja tidak terduga ini juga bisa digunakan utamanya untuk subsidi inflasi misalnya terjadi kenaikan harga telur, kenaikan dari harga bawang merah, kenaikan dari harga bawang putih misalnya," kata Jokowi, Senin.

Baca juga: Jokowi: Kita Harap Tahun Ini Inflasi Bisa di Bawah 5 Persen

Jokowi menuturkan, belanja tak terduga itu antara lain dapat dimanfaatkan untuk menyubsisi biaya transportasi komoditas pangan dari daerah produsen ke daerah tujuan.

Ia mencontohkan, ketika harga bawang merah naik, pemerintah provinsi dapat menanggung biaya pengiriman bawang merah dari Brebes yang merupakan sentra bawang merah ke provinsi tujuan.

"Misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta, ini yang ditutup biaya transportasi Rp 3 juta itu ditutup oleh pemda sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang di pasar," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mencontohkan, harga telur yang sempat melonjak juga bisa ditekan bila pemerintah daerah membeli langsung telur ke peternak-peternak ayam di daerah-daerah yang menjadi pusat produsen telur ayam.

Menurut dia, jika itu dilakukan, maka harga jual di pasaran akan setara dengan biaya yang dipatok oleh peternak karena ditanggung oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Jokowi: Realisasi APBD 47 Persen, Masih Kecil Sekali

Jokowi mengatakan, belanja tak terduga juga bisa dialihkan dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Ini pernah saya lakukan, pengalaman saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan sampai angka, seinget saya, sampai 1,2," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat harus membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Ia mengatakan, kenaikan BBM diperkirakan dapat menyebabkan inflasi hingga 1,8 persen yang harus disikapi oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Saya minta gubernur, bupati, wali kota, agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid," kata Jokowi.

"Saya yakin insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5," ujar dia.