Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Kelistrikan di Istana Diperbarui Pertama Kali sejak Indonesia Merdeka

Kompas.com - 06/09/2022, 14:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyatakan, sistem kelistrikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sedang diperbarui saat ini.

Menurut Heru, ini merupakan kali pertama sistem kelistrikan di Istana diperbarui sejak Indonesia merdeka pada 1945.

"Sudah ada juga proses pembaruan kelistrikan yang sejak merdeka kondisi infrastruktur kelistrikan baru tahun ini (diperbarui)," kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Setpres Klaim Listrik yang Mengalir ke Istana Bersumber dari Energi Baru Terbarukan

Heru mengatakan, ada beberapa hal yang dikerjakan dalam proyek ini, antara lain mengganti kabel-kabel, genset, dan uninterruptible power supply (UPS).

Ia berharap, dengan proyek ini, sistem kelistrikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dapat bertahan untuk 50 sampai 100 tahun ke depan.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, dua tahun terakhir ini, tahun 2023 sudah selesai. Semua diperbarui, termasuk juga suplai dari energi baru terbarukan," kata Heru.

Heru menambahkan, listrik yang mengalir ke seluruh Istana Kepresidenan se-Indonesia kini berasal dari energi baru dan terbarukan.

Baca juga: Istana Belum Terima Surat Pengunduran Diri Mardiono sebagai Wantimpres

Heru berharap langkah Istana menggunakan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dapat diikuti oleh kementerian dan lembaga-lembaga lainnya.

Menurut dia, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memerangi kondisi perubahan iklim yang tak terduga dengan mengubah kebiasaan, termasuk penggunaan listrik.

"Memang ada tambahan biaya Rp 35 per kWh, itu enggak ada nilainya dibanding kita mendukung lingkungan hijau, lingkungan yang baik, semoga mengarah juga pada yang lainnya," kata Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com