Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Otorita: Perkembangan IKN "On the Track", Masih Sesuai Jadwal

Kompas.com - 23/08/2022, 18:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, saat ini pembangunan IKN masih sesuai jadwal.

Pemerintah juga segera membuka peluang investasi agar para investor mau bergabung dalam pembangunan awal IKN.

"Jadi sore ini Bapak Presiden dan Bapak Ibu menteri, kita melihat kembali sejauh mana progress dari IKN. Overall progress on track ya, masih sesuai jadwal," ujar Bambang usai mengikuti rapat terbatas soal IKN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden pada Selasa (23/8/2022).

Pekan depan, kata Bambang, Menteri PUPR akan menandatangani serangkaian kontrak. 

Baca juga: Achmad Hermanto Dardak Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Saat Pulang Kerja Membahas IKN

"Dan tentunya kami juga mulai untuk membuka peluang-peluang investasi, untuk berbagai macam investor baik besar dan kecil, termasuk UMKM juga, untuk nanti berpartisipasi," jelasnya.

Dengan adanya perkembangan ini, Bambang berharap pada 2024 nanti ekosistem kota layak huni sudah dapat terwujud di IKN.

Sehingga tidak hanya bangunan, tetapi suasana perkotaan yang memadai sudah dapat dinikmati masyarakat.

Selain membahas perkembangan pembangunan, rapat terbatas pada Selasa sore juga membicarakan soal insentif.

Pasalnya, kata Bambang, pemerintah telah menyusin Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Insentif yang diprakarsai oleh Kementerian Investasi.

"Insya Allah dalam satu bulan ke depan kita ingin akan ada satu percepatan untuk keluarnya rancangan insentif ini, yang judulnya kira-kira insentif khusus untuk kemudahan berinvestasi di IKN Nusantara," ungkap Bambang.

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menjelaskan ada tiga poin yang menjadi garis besar PP Insentif.

Ketiganya yakni kemudahan berusaha, perizinan usaha dan fasilitas insentif yang ada di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Batal ke IKN Bulan Ini untuk Groundbreaking

"Kemudahan berusaha itu antara lain mengenai masalah pertanahan. Bagaimana bisa menarik bagi investor maupun bagi masyarakat umum untuk tinggal. Kemudian perizinannya, bagaimana prosesnya ini juga lebih sederhana. Yang ketiga, fasilitas-fasilitas insentif yg ada di Indonesia, di IKN ini harus lebih menarik," jelas Dhony.

"Jadi kalau gravitasi itu nanti akan menjadi sentra gravitasi, episentrum dari pergerakan ekonomi, kira-kira itu visinya. Sekarang baagaimana kita merancang semua aturan yg ada untuk mendukung itu," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com