Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Kompas.com - 23/08/2022, 17:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi Covid-19 untuk anak usia di bawah 6 tahun mulai dilakukan guna mengantisipasi munculnya varian baru.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (23/8/2022).

"Salah satu inisiatifnya adalah nanti bapak Presiden minta vaksinasi untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Nanti akan kita mulai jajaki," ujar Budi.

Baca juga: Menkes: Antibodi Warga terhadap Covid-19 Tinggi, tetapi Ujiannya 6 Bulan Lagi

"Sudah ada vaksinnya di dunia yang disetujui, vaksinasi pediatric namanya. Sekarang sedang kita jajaki," lanjutnya.

Selain vaksinasi untuk anak usia di bawah 6 tahun, Kemenkes juga akan kembali melakukan vaksinasi untuk kelompok lansia yang juga menderita penyakit bawaan (komorbid) dan saat ini kadar imunitasnya sudah turun.

Menurut Budi, jangka waktu vaksinasi para lansia tersebut sudah melebihi enam bulan.

"Karena kita sudah tahu by name by address, nanti akan kita segera berikan alternatif vaksin yang adanya agar bisa meningkatkan kadar imunitasnya," ungkap Budi.

Baca juga: Antisipasi Munculnya Varian Baru Covid-19, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Lagi di Akhir Tahun

"Untuk menjaga level imunitas populasi Indonesia untuk siap-siap di awal tahun depan kalau misalnya ada varian baru," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga mengungkapkan, saat ini kondisi tingkat antibodi masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 sudah tinggi.

Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai soal potensi penurunan antibodi tersebut pada enam bulan ke depan.

Sehingga menurutnya, ujian bagi kadar antibodi yang saat ini sudah baik akan terjadi sekitar enam bulan lagi.

Baca juga: Pasien Covid-19 Meningkat, BOR RS Jantung Harapan Kita Capai 70 Persen

"Kombinasi antara vaksinasi di bulan November, Desember, Januari (2022) dan infeksi di bulan Februari dan Maret (2022) itu membuat (kondisi) di bulan Juni, Juli, Agustus (2022) kadar antibodi masyarakat Indonesia itu tinggi sekali. Sehingga boleh dibilang saat gelombang BA.4 BA.5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya," jelas Budi.

"Nah sekarang ujiannya adalah enam bulan lagi. Indonesia menjadi satu negara dari segelintir negara, dari beberapa negaralah, dari sedikit negara di dunia yang sudah berhasil melampaui gelombang BA.4 BA.5 dengan sangat baik. Sekarang ujiannya enam bulan lagi sekitar bulan Januari Februari, Maret 2023," jelasnya.

Sehingga apabila benar-benar menjaga penularan Covid-19 tetap landai seperti sekarang ini, Budi menyebutkan Indonesia telah mampu menangani pandemi selama 12 bulan berturut-turut.

Baca juga: Rawat 120 Pasien Covid-19, Tingkat Keterisian RSDC Wisma Atlet Kemayoran 3,16 Persen

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah menjaga level imunitas masyarakat setinggi saat ini, yakni 98,5 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com