Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

Kompas.com - 13/08/2022, 21:22 WIB
Tatang Guritno,
Jessi Carina

Tim Redaksi


JAKARTA,  KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji sikap politik dan kinerja Presiden Joko Widodo.

Ia merasa jika suatu saat terpilih menjadi presiden, tak mudah untuk meneruskan pencapaian Jokowi.

“Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang beliau sudah bangun,” tutur Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

Pujian itu disampaikan Prabowo di depan ribuan kader Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pascapenandatanganan piagam deklarasi koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Dalam pandangannya, kedekatan dengan PKB dan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar terjalin berkat jasa Jokowi.

“Sebenarnya saya sudah sangat erat kerja samanya (dengan Cak Imin) karena dua-duanya bagian dari koalisi besar suatu pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi,” ungkap dia.

Padahal, Prabowo adalah pesaing Jokowi dalam dua kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 dan 2019.

Namun, kata Prabowo, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa merangkulnya untuk bergabung dengan pemerintah.

“Tapi saat itu ia punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi, mengajak saya bergabung ke pemerintahan beliau,” katanya.

Langkah Jokowi itu, lanjut Prabowo, adalah sikap negarawan sejati. Sebab dapat mengubah lawan menjadi kawan.

Baca juga: Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

“Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi adalah salah satu Presiden terbaik di Indonesia,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya PKB-Gerindra telah resmi membentuk koalisi untuk menjajaki kontestasi elektoral berikutnya.

Terdapat lima poin kesepakatan yang disetujui keduanya, salah satunya soal pencalonan presiden dan wakil presiden yang ditentukan bersama oleh Prabowo dan Cak Imin.

Termasuk penentuan partai politik (parpol) lain yang hendak bergabung dalam koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com