Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Kompas.com - 11/08/2022, 23:18 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tak membuat masyarakat resah.

Sebab keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait isu lonjakan harga mi instan.

“Jangan sampai pernyataan menteri yang satu berbantahan dengan menteri yang lain. Jangan buat bingung dan panik masyarakat,” tutur Andre dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).

Ia menilai mestinya para menteri memiliki data yang sama sebelum memberi pernyataan pada publik.

Baca juga: Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Pasalnya, perbedaan pendapat sesama pihak di lembaga eksekutif amat berdampak pada masyarakat.

“Ketidaksinkronan data, dan kajian yang dilakukan antar kementerian atau lembaga pemerintah berpotensi menimbulkan keresahan publik,” papar dia.

Di sisi lain, perbedaan pendapat itu bisa menimbulkan anggapan tak adanya rapat koordinasi di internal pemerintah.

Apalagi, lanjut dia, kenaikan harga mie instan merupakan isu strategis untuk masyarakat.

“Yang satu bilang akan naik tiga kali, satu bilang enggak. Akhirnya kan ini bikin kegaduhan kalau harga mi instan naik tiga kali lipat,” kata Andre.

Baca juga: Negara Pemakan Mi Instan Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?

Terakhir ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan kinerja para menterinya.

“Ini perlu jadi perhatian Presiden untuk memastikan bagaimana menteri-menterinya punya koordinasi yang baik satu sama lain,” tandasnya.

Sebelumnya Syahrul mengungkapkan harga mi instan kemungkinan bakal naik sampai tiga kali lipat.

Situasi itu terjadi karena imbas perang antara Rusia-Ukraina yang berimbas pada harga gandum.

Ia menjelaskan lebih dari 180 juta ton gandum tak bisa keluar dari Ukraina, sedangkan Indonesia termasuk negara yang bergantung pada impor gandum.

Baca juga: Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Pernyataan Syahrul ditampik oleh Zulhas yang mengatakan harga mi instan tak bakal naik tiga kali lipat.

Alasannya, negara penghasil gandum seperti Australia, Kanada dan Amerika tak lagi mengalami gagal panen.

Selain itu Ukraina pun telah diperbolehkan untuk kembali menjual gandum.

Zulhas memprediksi harga gandum secara global bakal turun pada September 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com