Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Kompas.com - 11/08/2022, 18:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masyarakat harus mengetahui negara menanggung subsidi yang tidak sedikit.

Menurutnya, subsidi diberikan agar harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas tetap terjangkau

"Masyarakat harus diberi tahu, bahwa negara menanggung subsidi yang tidak sedikit. Ini semata-mata agar harga BBM dan gas tetap terjangkau," ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Kamis (11/8/2022).

Moeldoko menuturkan, nilai pemberian bansos dan subsidi BBM saat ini sudah lebih dari Rp 500 triliun.

Baca juga: Menkeu: Subsidi Tahun ini Rp 502 Triliun, Tahun Depan Meningkat

Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas.

Dia melanjutkan, publik harus tahu bahwa pemerintah telah bekerja keras menjawab berbagai tantangan global.

Moeldoko mencontohkan, bagaimana kinerja pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kondisi Indonesia masih relatif baik. Ekonomi kita pada kuartal II tumbuh 5,44 persen. Begitu juga dengan inflasi yang masih terkendali di bawah 4 persen. Ini bentuk kerja keras pemerintah yang publik harus tahu," ungkapnya.

Baca juga: Moeldoko: Subsidi Capai Rp 502 Triliun, Mohon Hemat Gunakan BBM

Di sisi lain, lanjut dia, saat ini ruang publik dipenuhi oleh isu negatif, disinfomasi, dan berita bohong yang terus menerus muncul dan berpotensi menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.

Padahal program, kebijakan, dan capaian pemerintah menurutnya sangat banyak.

"Sayangnya tidak terkomunikasikan dengan baik kepada publik," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menilai, dengan banyaknya informasi tentang kinerja pemerintah, maka bisa menutup peluang pihak-pihak yang terus mengisi ruang publik dengan narasi pemerintah tidak pro rakyat.

"Masyarakat jangan dibuat bingung. Mari kita isi ruang publik dengan narasi positif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com