KSP: Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Efektif Tekan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, digitalisasi pengadaan barang dan jasa efektif menekan potensi korupsi.

Selain itu, digitalisasi juga menghindari terjadinya harga barang dan jasa yang terlalu mahal.

"Ini juga akan mengeliminasi sistem lelang yang memakan waktu lama dan rentan terjadi suap," ujar Jaleswari dilansir dari siaran pers KSP, Rabu (10/8/2022).

"Selain itu, hampir semua barang jasa sudah masuk di dalam katalog sehingga harganya bersaing dan dapat mencegah kemahalan harga barang jasa dan meningkatkan efisiensi belanja," lanjutnya.

Baca juga: Kasus Bupati Langkat, KPK Panggil Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Jaleswari menuturkan, kedua hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Yakni untuk semaksimal mungkin mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan kualitas belanja pemerintah terutama untuk peningkatan produk dalam negeri.

Pada Rabu, Jaleswari melakukan audiensi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi peran LKPP.

"Digitalisasi pengadaan yang dilakukan lewat e-katalog baik lokal, nasional maupun sektoral, oleh LKPP tidak hanya terbukti berhasil menerangi ruang gelap yang biasa dimanfaatkan oknum memburu rente pengadaan," tuturnya.

"Tetapi juga mampu meningkatkan pemerataan ekonomi untuk pulih dan bangkit lebih kuat sesuai arahan presiden," tambah Jaleswari.

Sementara itu, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan ada 1 juta produk lokal dan UMKM telah ditargetkan untuk masuk dalam daftar katalog elektronik (e-katalog) pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hingga Agustus 2022, sudah terdapat 503 ribu produk yang terdaftar dalam e-katalog.

Baca juga: KPK dan BNPB Lakukan Kerja Sama Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Kemudian ada 689 ribu produk di dalam aplikasi BeLa Pengadaan LKPP, dengan lebih dari 297 ribu penyedia barang adalah pelaku UMKM.

“Upaya ini harus terus ditingkatkan sesuai arahan presiden, dengan perluasan cakupan konsolidasi pengadaan serta peningkatan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog," kata Anas.

"Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, terutama dari kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah yang memiliki alokasi pengadaan barang jasa dengan jumlah dan volume yang besar,” ucapnya.