Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftaran Pemilu 2024, Berkas PDRI Dinyatakan Belum Lengkap

Kompas.com - 06/08/2022, 20:27 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan berkas dokumen pendaftaran Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) sebagai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) belum lengkap.

PDRI diketahui melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu 2024 hari ini, Sabtu (6/8/2022) pukul 14.00 WIB di kantor KPU RI.

"Berdasarkan hasil pengecekan dokumen, dokumennya belum lengkap," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers yang digelar di hari yang sama pukul 17.00 WIB.

Karena berkas pendaftaran belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada pengurus PDRI untuk melengkapi kekurangan mereka.

Baca juga: PDRI, Partai Pecahan PDI Resmi Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2024

Batas untuk melengkapi berkas ditutup pada 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB melalui aplikasi Sipol.

"Kami memberikan kesempatan kepada PDRI untuk melengkapi dokumen tersebut," tutur Idham.

Idham menjelaskan, melengkapi berkas pendaftaran wajib dilakukan karena sudah diatur melalui Undang-Undang Pemilu.

"Karena berdasarkan aturan perundang-undangan, pendaftaran partai politik dapat diterima jika parpol menyerahkan dokumen secara lengkap dalam hal ini mengunggah dokumennya ke dalam aplikasi sipol," tutur dia.

Baca juga: Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu, PDRI Ajak Kekuatan Nasionalis Bersatu

PDRI menambah daftar partai yang berkas pendaftarannya belum lengkap bersama dengan Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dan Partai Negeri Daulat (Pandai).

Idham juga menjelaskan, sampai dengan 6 Agustus 2022 sudah ada 13 partai politik yang melakukan pendaftaran, empat dinyatakan berkas belum lengkap dan sembilan dinyatakan lengkap.

Sembilan parpol yang dinyatakan lengkap yaitu PDI-Perjuangan, PKP, PKS, PBB, Perindo, NasDem, PKN, Partai Garuda dan Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com