Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres KIB, Waketum Golkar: Prinsipnya Kolektif Kolegial

Kompas.com - 29/07/2022, 14:36 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan pencalonan presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bakal didiskusikan bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia menegaskan posisi ketiga partai politik (parpol) dalam KIB setara.

“Prinsipnya kolektif kolegial. Semua (terkait koalisi) akan dibicarakan dan diputuskan bersama,” tutur Nurul pada Kompas.com, Jumat (29/7/2022).

Meski begitu Nurul menyampaikan bahwa pihaknya tetap memutuskan untuk mengajukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres).

“Dari kami fix (mencapreskan) Bapak Airlangga Hartarto, ketum dengan banyak prestasi dan telah terbukti juga dalam masa-masa sulit pandemi, Indonesia tidak masuk ke jurang krisis ekonomi dan Covid-19 dapat tertangani dengan baik,” papar dia.

Baca juga: PPP: KIB Terbuka untuk Ganjar, Puan, Anies hingga Erick Thohir, tapi...

Klaim dari Nurul itu mengacu pada jabatan publik Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Di sisi lain, ia menuturkan menghormati keputusan PAN dan PPP yang akan menempuh mekanisme internal untuk mengusung kandidat capresnya sendiri.

Nantinya dari figur capres ketiga parpol itu baru dibahas siapa pasangan calon yang bakal diusung oleh KIB.

“Kami akan menghormati hasil Rakernas PAN dan PPP. Semua tidak akan mengganggu kesepahaman yang telah ditandatangani,” ucap dia.

Nurul mengungkapkan, saat ini KIB tengah fokus membangun konsolidasi ke akar rumput di berbagai wilayah.

“Tujuannya agar semua kader dari pusat sampai daerah memahami koalisi ini,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan pembicaraan soal capres-cawapres KIB bakal dimulai setelah 17 Agustus 2022.

Nantinya ketiga parpol dalam koalisi tersebut akan mengajukan kandidat capresnya masing-masing.

Baca juga: PPP Ungkap Ada Partai Non-Parlemen Mau Gabung dengan KIB

“Misalnya di Golkar ada Airlangga. PAN nanti akan ada proses rakernas dengan calon nama dan PPP juga di mukernas akan menyebut nama-nama, baru dari situlah kami bekerja,” kata Arsul ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Dari sisi kursi di Parlemen, KIB diisi oleh Golkar yang memiliki 85 kursi, PAN dengan 44 kursi dan PPP 19 kursi.

Jika digabungkan ketiga parpol ini memiliki total 158 kursi dan memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang menyaratkan 20 persen kursi di Parlemen atau setara dengan 115 kursi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com