Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta MUI Berpartisipasi Hadapi Potensi Krisis di Indonesia

Kompas.com - 27/07/2022, 09:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk berpartisipasi menghadapi krisis pangan, energi, dan keuangan yang diperkirakan bakal terjadi di Indonesia.

Menurut Ma'ruf, partisipasi MUI penting supaya masyarakat dapat bersabar, hati-hati, dan bersiap menghadapi potensi krisis tersebut.

"Partisipasi Majelis Ulama Indonesia juga tentu diharapkan untuk masyarakat supaya bersabar, berhati-hati, kemudian masyarakat juga melakukan upaya-upaya persiapan dalam menghadapi ini," kata Ma'ruf saat menghadiri acara peringatan Milad ke-47 MUI, Selasa (26/7/2022), dikutip dari tayangan YouTube Official TVMUI.

Baca juga: Kepada MUI, Wapres Maruf Amin: Tidak Perlu Ribut-ribut Urusan Capres

Ma'ruf mengatakan, agama Islam sendiri telah memerintahkan umatnya untuk selalu bersiap dalam menghadapi ancaman yang akan datang.

Ia menyebutkan, situasi global saat ini memang banyak menghadapi tantangan, terutama akibat perang antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan berbagai krisis di atas.

Menurut dia, MUI harus hadir di tengah masyarakat dalam menghadapi itu supaya masyarakat tidak risau dan panik tetapi juga mempersiapkan diri.

"Ini hal yang menjadi kewajiban kita Majelis Ulama bersama-sama untuk juga menghadapi keadaan ini, tidak panik, tidak risau," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta MUI Bentuk Pusat Dakwah Islam

"Tetapi juga kita mempersiapkan diri untuk kesiapan pangan di berbagai daerah supaya kita tidak kekurangan pangan," imbuh dia.

Di samping itu, Ma'ruf juga mengapresiasi keterlibatan MUI dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai vaksinasi hingga pelaksanaan ibadah.

Menurut dia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI sudah tepat karena agama mengajarkan bahwa hak seorang hamba, dalam hal ini mengenai kesehatan, didahulukan daripada hak Allah ketika terjadi perimpitan hak.

"Karena itu, kita pentingkan menjaga masyarakat daripada sembahyang Jumat dan sebagainya saat terjadi ancaman Covid-19. Ini satu cara berpikir yang tepat menurut saya," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com