Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Warga Sipil Tewas Diserang KKB, TNI-Polri Diminta Ubah Pendekatan di Papua

Kompas.com - 19/07/2022, 15:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mendorong TNI dan Polri mengubah pendekatan dalam memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua usai tewasnya 10 warga sipil pada Sabtu (16/7/2022).

Sukamta berpendapat, TNI dan Polri semestinya tidak bersikap defensif tetapi aktif memburu KKB hingga ke sarangnya.

"Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya," kata Sukamta dalam siaran pers, Selasa (19/7/2022).

Anggota Komisi I DPR itu juga mendorong TNI dan Polri melakukan perang opini publik karena menurutnya selama ini ada pembentukan opini bahwa TNI-Polri melanggar HAM di Papua.

Baca juga: Buru KKB yang Bunuh Warga hingga Pendeta di Papua, Polisi: Sangat Keji, Tidak Pandang Bulu!

Menurut Sukamta, inforasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan transparan supaya publik tahu bahwa aparat bertindak sesuai koridor huku,.

"Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia," ujar dia.

Tak hanya penegakan hukum, Sukamta juga menekankan agar pemekaran wilayah di Papua dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di sana yang meluputi kesejahteraan, kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan orang asli Papua.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang menurutnya seolah pemerintah pusat hanya memberikan dana ke daerah lalu dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Danrem: 11 Warga Sipil yang Tewas Diserang KKB Ikut Membangun Nduga

Ia menilai, puluhan triliun rupiah dana otonomi khusus yang sudah dikeluarkan masih jauh dari harapan masyarakat Papua.

"Dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik," kata Sukamta.

Diberitakan, KKB menyerang warga di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Serangan tersebut menewaskan 10 orang dan membuat 2 lainnya terluka.

Baca juga: KKB Bantai 11 Warga Sipil di Nduga, Amnesty: Negara Harus Hentikan Siklus Kekerasan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.15 WIT.

"Jadi ketika pagi itu, sopir truk dengan keneknya dan sepeda motor di belakangnya tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang, sekitar 15-20 orang," ujarnya, Sabtu, dikutip dari Kompas TV.

Di antara mereka terdapat 3 orang membawa senjata api laras panjang dan seorang membawa senjata api genggam.

"Tiba-tiba setelah menghentikan langsung melakukan tembakan dengan membabi buta, terus mengenai sopir," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com