Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/07/2022, 13:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Adies Kadir mengatakan, mekanisme penggantian eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Ayat 2.

Adapun disebutkan dalam ayat tersebut "Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih dari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29".

Oleh karena itu, pengganti yang akan diajukan itu harus pula memenuhi syarat terlebih dulu.

"Karena sudah lama, siapa tahu calon sudah tidak memenuhi persyaratan," kata Adies saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Mencari Komisioner KPK Berintegritas, Pengganti Lili Pintauli Siregar

Menurut Adies, kondisi berbeda akan terjadi jika semua calon itu tidak memenuhi persyaratan yang ada.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan terdapat 11 persyaratan seseorang dapat diangkat sebagai pimpinan KPK.

"Kalau semua sisanya tidak ada yang memenuhi syarat, maka pemerintah dapat mengirim calon lain lagi," kata Adies.

Dia mengatakan, pada 2019, DPR menerima 10 calon pimpinan KPK yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Komisi III DPR kemudian menetapkan 5 orang yang terpilih usai melalui fit and proper test.

Terkait pengganti Lili, Komisi III disebut menunggu nama itu dikirim oleh Presiden ke DPR.

"Kalau namanya sudah ada, baru kami teliti apa masih memenuhi persyaratan undang-undang atau tidak. Baru setelah itu dilakukan fit and proper test," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Baca juga: Lili Pintauli Diduga Ajak 11 Orang Nonton MotoGP di Mandalika

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, penentuan sosok pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK masih dalam proses.

Namun, dia menegaskan nama kandidat pengganti Lili akan diajukan secepatnya ke DPR.

"Masih dalam proses. Untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli masih dalam proses. Karena kan baru saja surat pemberhentiannya minggu yang lalu sudah saya tanda tangani," ujar Jokowi usai berdialog dengan petani di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

"Dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya. Kami akan segera mengajukan (penggantinya) ke DPR. Secepatnya," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Nasional
Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status 'Justice Collaborator' Dipertimbangkan

Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status "Justice Collaborator" Dipertimbangkan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Nasional
Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Nasional
Saat Mantan (Pejabat) Susah 'Move On'

Saat Mantan (Pejabat) Susah "Move On"

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Nasional
Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Nasional
Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Nasional
Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Nasional
Tanpa atau dengan Restu Jokowi, Nasdem Diprediksi Tetap Usung Anies pada Pilpres 2024

Tanpa atau dengan Restu Jokowi, Nasdem Diprediksi Tetap Usung Anies pada Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jaksa yang Tahan Tangis Saat Bacakan Tuntutan Bharada E Disindir | PDI-P Sorot Kinerja Mentan

[POPULER NASIONAL] Jaksa yang Tahan Tangis Saat Bacakan Tuntutan Bharada E Disindir | PDI-P Sorot Kinerja Mentan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.