Edy Rahmayadi Sebut Konflik Lahan Terbesar Ada di Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan, konflik lahan terbesar di Indonesia ada di daerahnya.

Dia mengungkapkan, konflik lahan tersebut bahkan sudah terjadi puluhan tahun.

"Memang konflik lahan yang terbesar di Indonesia ini di Sumut," ujar Edy usai menghadiri rapat terbatas yang membahas persoalan agraria di Kantor Presiden, Senin (11/7/2022).

"Iya (sebabnya turun-temurun). Sudah dari 30-40 tahun lalu lah, ya ni semua untuk menguntungkan untuk semua pihak tadi yang saya katakan perlu ada kepastian kalau itu milik rakyat, rakyat harus pasti memegang sertifikat sehingga dia bisa berbuat kehidupan untuk anak dan cucunya," kata dia.

Baca juga: Banyak Persoalan Lahan di Sumut, Jokowi Akan Bentuk Tim untuk Menyelesaikannya

Meski demikian, Edy menegaskan, persoalan yang dimaksud itu sejatinya bukan karena masyarakat menduduki lahan yang ada.

Pada awalnya, kata dia, ada lahan kosong milik orang atau milik perusahaan atau perkebunan PTPN yang tidak digunakan.

"Dia (tanah) nganggur dan kondisi yang kita kemarin ekonominya terganggu ya rakyat masuk disitu. Bercocok tanam segala macam ini akhirnya mejadi persoalan yang harus diluruskan," ujar dia.

Oleh karena itu, dalam rapat terbatas pada Senin, Presiden Jokowi menyatakan akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Sumut.

Edy selaku Gubernur Sumut diperintahkan presiden untuk melaporkan tentang kondisi agraria di daerahnya.

"Semua tahu bahwa Sumut memang pure penuh dengan perkebunan, pertanahannya yang banyak persoalan di sana sini yang harus diluruskan. Itu yang tadi dibahas oleh presiden. Dan dalam waktu dekat akan dibentuk tim untuk segera kepastian konfisi agraria di Sumut," ujar Edy.

Baca juga: Evaluasi Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi

Edy mencontohkan, ada lahan di kawasan Bandara Polonia Medan yang harus segera diselesaikan persoalan terkait hak guna usaha (HGU)-nya.

Saat ditanya perihal siapa saja anggota tim yang akan dibentuk Jokowi, Edy mengaku belum tahu pasti.

"Nanti diputuskan oleh kepresidenan, saya hanya melaporkan kondisi riil (pertanahan di Sumut)," kata dia.