Menteri PUPR: Memperbaiki Jakarta Mungkin Lebih Mahal Dibanding Bikin Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, memperbaiki kondisi DKI Jakarta kemungkinan akan menghabiskan lebih banyak biaya daripada membangun ibu kota baru.

Basuki menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan apakah pemerintah optimistis mampu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kota Nusantara pada 2024.

"Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat. Memperbaikinya pun mungkin lebih mahal kalau (dibandingkan) kita bikin (ibu kota baru)," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (11/7/2022).

Kementerian PUPR, kata dia, menyadari bahwa daya dukung Jakarta sudah tidak mungkin lagi dikembangkan.

Baca juga: Menteri PUPR Pastikan Bangun Hunian untuk Pekerja Proyek IKN, Tak Akan Ada Bedeng

Bukan hanya soal banjir yang menjadi bencana rutin di Ibu Kota, melainkan secara jangka panjang ada potensi air dari sungai tidak bisa lagi mengalir ke laut.

Hal itu disebabkan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta.

"13 sungai berdasarkan data dan model yang kami buat 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalir gravitasi ke laut kecuali kalau kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi," jelasnya.

"Karena penurunan tanah. Sudah sering dibahas," lanjutnya.

Selain itu, ada persoalan lain, yakni masyarakat yang terus-menerus mengambil air tanah untuk keperluan air minum.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah berusaha untuk memenuhinya dari sejumlah waduk, antara lain Waduk Jatiluhur I dan Jatiluhur II.

Baca juga: Kontrak Land Development IKN Diteken 15 Juli 2022, Atur Pembagian Lahan untuk Kantor Kementerian

"Ini akan selesai 2030. Kalau kami berdasarkan kajian itu harus pindah," tutur Basuki.

"Jadi saya dari Kementerian PUPR dan eselon I bersepakat untuk itu. Enggak ada politis, enggak ada apa. Banjir ini kan belum disentuh," tambahnya.