Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Kompas.com - 25/06/2022, 17:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pemerintahan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjelaskan alasan partainya sulit berkomunikasi dengan Partai Demokrat besutan SBY.

Hasto mempertanyakan apakah kerja pemerintahan era SBY selama dua periode sudah sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat.

Baca juga: Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

"Kalau dengan Demokrat, ini kan juga bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis, itu kita bisa lakukan suatu proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

"Tetapi ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak Presiden SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?" imbuh Hasto.

Hasto menuturkan, dalam disertasi yang ia susun, tampak ada perbedaan fundamental pada kebijakan pemerintah era SBY jika dibanding dengan era Presiden Pertama Sukarno dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri.

"Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok-kelompok yang antikebhinekaan. Ini kan harus menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia untuk melihat pemimpin, untuk melihat platform-nya, bukan melihat pencitraannya," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Sulit Kerja Sama dengan Demokrat, Masinton: Itu Fenomena Akar Rumput

Ia pun berpandangan, perbedaan sikap antara PDI-P dan Demokrat merupakan hal yang biasa di dalam demokrasi, di mana ada partai yang mudah bekerja sama dan ada pula yang tidak.

"Di Amerika, Demokrat-Republik dua hal yang berbeda, itu suatu hal yang biasa. Nah sehingga bagi PDI Perjuangan sikap politik dari PDI Perjuangan seperti itu," ujar dia.

Hasto menambahkan, persatuan di antara partai politik memang penting dikedepankan untuk membela bangsa dan bangsa.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Sebelumnya, sikap PDI-P yang sulit bekerja sama dengan Demokrat telah disampaikan Hasto di sela-sela Rapat Kerja Nasional II PDI-P, Kamis (23/6/2022).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief pun menanggapi sikap PDI-P ini/ Dia mengatakan, PDI-P semestinya tidak membeda-bedakan sikap dengan partai politik lain.

“Terus terang kita sedang membayangkan PDI-P sepenuhnya mempraktikan toleransi, tidak diskriminatif dan gotong royong dalam membangun negeri yang demikian besar,” kata Andi, Kamis.

Baca juga: Hasto Ungkap Cak Imin Miliki Kedekatan dengan Megawati

Andi mengeklaim pihaknya tak akan menunjukkan sikap seperti PDI Perjuangan.

Bahkan, lanjut dia, Partai Demokrat akan terus membuka kemungkinan kerja sama dengan partai berlambang banteng tersebut.

“Jika suatu saat PDI-P jatuh terkilir, tentu kita akan tetap mengajak bergabung bersama membangun di lapangan yang luas bernama Indonesia. Bisa dicatat janji kami ini,” sebut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com