Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Muda DPR Ini Anggap Unjuk Rasa di Jalanan Kurang Relevan, Medsos Sudah Bikin Ketar-ketir "yang di Atas"

Kompas.com - 21/06/2022, 21:41 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota muda DPR RI Hillary Brigitta Lasut menganggap bahwa aksi penyampaian pendapat dengan cara turun ke jalan, saat ini sudah tidak terlalu relevan untuk menciptakan perubahan dalam dunia politik.

"Sekarang kita hanya perlu sambil rebahan pakai media sosial, itu ketar-ketir semua 'yang di atas-atas'. Jadi, demonstrasi online sangat disarankan," ujar Hillary dalam program Gaspol Kompas.com, Selasa (21/6/2022).

Ia mengaku bahwa dirinya sudah tidak menyarankan para mahasiswa yang dibina untuk melakukan demonstrasi di jalan.

Menurutnya, unjuk rasa secara online memiliki nilai efektivitas yang setara, bahkan tanpa menyebabkan dampak buruk di lapangan, seperti jatuhnya korban atau rusaknya fasilitas umum.

Baca juga: Hillary Brigitta Sebut Anggota Dewan Setara Presiden, Pimpinan DPR: Berlebihan

Politikus Partai Nasdem itu mengakui bahwa isu-isu penting yang viral di media sosial bahkan dapat dijadikan senjata untuk digunakan para politikus muda untuk membawanya ke rapat-rapat parlemen.

Dengan itu lah, ia menambahkan, DPR bisa kembali berperan untuk menjadi penyambung suara publik.

"Dengan mengandalkan kekuatan netizen, kita bisa memaksa rekan-rekan yang lain. Karena kan mereka tidak ingin di-bully karena berjalan tidak sesuai kehendak masyarakat," ujar Hillary.

"Ketika kita memperjuangkan sesuatu, dan kita punya the power of the people, dengan dibuktikan netizen dan followers di Instagram, jauh lebih mudah," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com