Hillary Brigitta Sebut Anggota Dewan Setara Presiden, Pimpinan DPR: Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menilai, pernyataan anggota DPR Hillary Brigitta Lasut yang menyebut anggota dewan setara dengan presiden sehingga boleh melakukan karantina mandiri merupakan pernyataan yang berlebihan.

Muhaimin berpandangan, semestinya tidak perlu ada keistimewaan yang diberikan kepada anggota dewan dalam melakukan karantina mandiri sepulang dari luar negeri.

"Itu over, over, enggak usah setara-setaraan lah, enggak usah istimewa-istimewaan lah. Sekarang yang penting (karantina) mandiri semua saja, bukan DPR, mandiri saja," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Ketua Umum PKB itu mengusulkan agar seluruh masyarakat dapat menjalani karantina mandiri setelah pulang dari luar negeri, tidak hanya berlaku bagi pejabat publik.

Baca juga: Polisi Akan Koordinasi ke Satgas Covid-19 soal Dugaan Pelanggaran Karantina Mulan Jameela dan Ahmad Dhani

Sebab, ia mendapat banyak keluhan dari masyarakat mengenai mahalnya biaya karantina di hotel sehingga ia mengusulkan agar masyarakat umum dapat karantina secara mandiri.

"Kalau bisa, sekarang daripada biaya mahal lebih baik karantina mandiri dengan kontrol, semua saja, semua, supaya tidak terlampau mahal," kata Muhaimin.

Muhaimin menuturkan, nantinya pemerintah memiliki tugas untuk mengawasi orang-orang yang menjalani karantina mandiri agar tetap disiplin.

Menurut dia, pengawasan dapat dilakukan menggunakan teknologi global positioning system (GPS) atau melakukan inspeksi mendadak

"Jadi tidak hanya DPR ya, semua, kita usulkan kepada pemeirntah semua yang karantina adalah karantina mandiri, murah tapi kontrol ketat," ujar Muhaimin.

Diberitakan sebelumnya, Hillary menilai tak ada yang salah apabila anggota Komisi VII DPR sekaligus artis Mulan Jameela melakukan karantina mandiri di rumah setelah tiba dari luar negeri.

Baca juga: Pimpinan DPR Usul Seluruh Masyarakat Boleh Karantina Mandiri, Tidak Hanya Pejabat

Dia melihat presiden dan juga anggota dewan memiliki kedudukan yang sama sehingga memiliki hak yang sama pula untuk melakukan karantina secara mandiri.

"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor terus DPR RI karantina di Wisma Atlet," kata Hillary dalam keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).