Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Beri Bantuan Parpol ke PDI-P Senilai Rp 27 Miliar

Kompas.com - 21/06/2022, 18:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyerahkan bantuan pemerintah kepada PDI Perjuangan (PDI-P) senilai Rp 27 miliar.

Penyerahan secara simbolis itu dilakukan di sela-sela pengarahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Rakernas Kedua PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022).

"Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyerahkan bantuan pemerintah terhadap PDI-P sebesar Rp 27 miliar," demikian siaran pers yang disampaikan pihak PDI-P kepada wartawan. 

Pantauan Kompas.com, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mempersilakan Bahtiar memasuki aula Sekolah Partai.

Baca juga: Soal Capres-Cawapres, Sekjen PDI-P Sebut Megawati Cermati Kualitas Tiap Kader

Bahtiar bersama Bendaraha Umum Olly Dondokambey meneken dokumen serah terima bantuan itu.

Kemudian, Olly Dondokambey mengantar dokumen tersebut untuk diteken Megawati.

Pada saat itu, tjadi percakapan ringan di antara Megawati, Olly, dan Bahtiar.

Sesaat kemudian, peserta Rakernas bertepuk tangan atas momen tersebut.

Apalagi, saat Olly mengatakan bahwa bantuan ini lebih besar dari yang diterima sebelumnya.

Baca juga: Sebut Kemiskinan di DKI Serupa 15 Tahun Lalu, Sekjen PDI-P: Ahok-Djarot Lebih Baik

Adapun Rakernas ini juga mengagendakan menerima laporan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN), antara lain perwakilan Asia, Afrika, Eropa, dan Australia.

"Ada hal yang baru dalam Rakernas II Partai yaitu mendengarkan laporan Dewan Pimpinan Partai Luar Negeri (DPLN) dari lima benua: Eropa, Australia, Eropa, Afrika dan Amerika Serikat," kata Hasto di lokasi, sebelum mempersilakan perwakilan berbicara.

"Seluruh pengurus DPLN PDI Perjuangan menyampaikan program pemenangan di luar negeri dan komitmen untuk membangun kerjasama politik global," kata dia.

Selain itu, kata Hasto, digagas kerja sama untuk internasionalisasi pemikiran Presiden Pertama RI, Soekarno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com