Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Unjuk Rasa Masyarakat Lebih Banyak di Medsos daripada Faktanya

Kompas.com - 16/06/2022, 17:52 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat saat ini, jauh lebih ramai di media sosial daripada di lapangan.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan penjabat (Pj) kepala daerah, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

"Kondisi perkembangan sosial budaya terus juga membaik dibandingkan tahun sebelumnya, unjuk rasa masyarakat lebih ramai di medsos, daripada faktanya," kata Mahfud dalam paparannya.

Baca juga: Mahfud Minta Pj Kepala Daerah Kawal Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Waspadai Konflik Politik Identitas

Ia kemudian mencontohkan pengalamannya saat menghadapi wacana unjuk rasa yang menyebutkan bahwa jabatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan selesai.

Saat itu, menurut dia, wacana unjuk rasa tersebut ramai di media sosial dengan narasi "Jokowi Endgame" dan sejenisnya.

"Dulu, ada cerita tentang apa Pak 'Jokowi endgame', pokoknya Jokowi akan jatuh kan tanggal sekian. Itu ramai di medsos, ramai flyer," ucap dia.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kejagung Dapat Apresiasi dari Dewan HAM PBB

Kemudian, ia bersama sejumlah menteri dan aparat penegak hukum, yakni menteri dalam negeri, Panglima TNI, dan Kapolri, melakukan rapat koordinasi menghadapi wacana tersebut.

Tetapi ternyata, wacana tersebut hanya ramai di media sosial.

"Betul tidak ada apa-apa, enggak ada apa-apa," ujarnya.

Selanjutnya, ia mengatakan, sempat ada ajakan unjuk rasa serupa yang isinya tentang penurunan Jokowi sebagai Presiden. Namun, rupanya unjuk rasa itu tidak terjadi di lapangan.

"Yang terakhir 11 April itu. Pokoknya sudah ada pesta lah, Pak Jokowi turun, ada presiden baru tanggal 11, ternyata enggak ada apa apa juga," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD Sebut PBB Tidak Memandang Ada Pelanggaran HAM di Papua

Karena itu, Mahfud menilai, fenomena ini menunjukkan masyarakat mulai sadar dengan penggunaan media sosial. 

"Ini sudah mulai tumbuh bahwa medsos masih merajalela, itulah tugas kita," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com