Salin Artikel

Mahfud: Unjuk Rasa Masyarakat Lebih Banyak di Medsos daripada Faktanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat saat ini, jauh lebih ramai di media sosial daripada di lapangan.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan penjabat (Pj) kepala daerah, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

"Kondisi perkembangan sosial budaya terus juga membaik dibandingkan tahun sebelumnya, unjuk rasa masyarakat lebih ramai di medsos, daripada faktanya," kata Mahfud dalam paparannya.

Ia kemudian mencontohkan pengalamannya saat menghadapi wacana unjuk rasa yang menyebutkan bahwa jabatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan selesai.

Saat itu, menurut dia, wacana unjuk rasa tersebut ramai di media sosial dengan narasi "Jokowi Endgame" dan sejenisnya.

"Dulu, ada cerita tentang apa Pak 'Jokowi endgame', pokoknya Jokowi akan jatuh kan tanggal sekian. Itu ramai di medsos, ramai flyer," ucap dia.

Kemudian, ia bersama sejumlah menteri dan aparat penegak hukum, yakni menteri dalam negeri, Panglima TNI, dan Kapolri, melakukan rapat koordinasi menghadapi wacana tersebut.

Tetapi ternyata, wacana tersebut hanya ramai di media sosial.

"Betul tidak ada apa-apa, enggak ada apa-apa," ujarnya.

Selanjutnya, ia mengatakan, sempat ada ajakan unjuk rasa serupa yang isinya tentang penurunan Jokowi sebagai Presiden. Namun, rupanya unjuk rasa itu tidak terjadi di lapangan.

"Yang terakhir 11 April itu. Pokoknya sudah ada pesta lah, Pak Jokowi turun, ada presiden baru tanggal 11, ternyata enggak ada apa apa juga," kata dia.

Karena itu, Mahfud menilai, fenomena ini menunjukkan masyarakat mulai sadar dengan penggunaan media sosial. 

"Ini sudah mulai tumbuh bahwa medsos masih merajalela, itulah tugas kita," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/17521311/mahfud-unjuk-rasa-masyarakat-lebih-banyak-di-medsos-daripada-faktanya

Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke