Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Siapkan “Cooling System” Antisipasi Konflik Saat Pemilu Serentak 2024

Kompas.com - 16/06/2022, 16:09 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Kepolisian Negara (Wakapolri) Republik Indonesia Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, pelaksanaan tahapan pemilihan umum (pemilu) serentak memiliki potensi kerawanan yang berbeda-beda.

Dalam rangka mengantisipasi konflik dan polarisasi terkait pelaksanaan pemilu serentak, Polri menyiapkan satuan tugas khusus untuk melakukan cooling system atau sistem pendinginan untuk meredakan konfik.

“Kalau di Polri itu sudah ada namanya, nanti mulai aktif kita 2022 Satgas Nusantara, ini cooling system,” kata Gatot dalam dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Mahfud Minta Pj Kepala Daerah Kawal Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Waspadai Konflik Politik Identitas

Menurut Gatot, Polri tidak akan bekerja sendiri dalam mengoperasikan satgas tersebut. Kegiatan itu akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, potensi kerawanan pemilu yang dapat berkembang berupa adanya black campaign, hoaks, ujaran kebencian, hingga konflik politik identitas.

Jika potensi kerawanan tersebut didiamkan, akan berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar.

“Polri juga tidak kerja sama sendiri, dia kerja sama dengan pemerintah daerah apakah gubernur wali kota, bupati, sehingga intinya kita itu akan mengalihkan perhatian,” ujar dia.

Baca juga: Surya Paloh: Pemilu Bukan Ajang Adu Domba

Gatot menegaskan, tujuan dari cooling system tersebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat, bukan menghambat masyarakat berdemokrasi.

Dia menerangkan, tujuan dari cooling system tersebut agar tidak terjadi polarisasi yang tinggi di masyarakat.

“Contoh nih situasi lagi panas, panas dengan situasi politik ya mungkin untuk mendinginkannya kita buat lomba-lomba apakah bola kaki, pertunjukan musik, lomba musik sehingga konsentrasi tidak ke sana semua, ini tujuan kita untuk mendinginkan situasi,” ujar dia.

Baca juga: Bawaslu Klaim Penuntasan Sengketa Pemilu 2024 Disepakati 10 Hari

Lebih lanjut, ia juga mengajak para penjabat kepala daerah untuk juga menyiapkan antisipasi atau cooling system mencegah terjadinya konflik saat pemilu serentak.

Gatot juga meminta setiap kepala daerah untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu serentak 2024.

"Silakan bentuk di daerah masing-masing cooling system bersama-sama,” tutur Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com