Gonjang-ganjing "Reshuffle", Siapa Nama Besar yang Disebut PAN Bakal Tergusur?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat melakukan reshuffle kabinet terlihat semakin mendekati kenyataan.

Sejumlah menteri dipanggil ke Istana Negara pada Selasa (14/6/2022) sore. Mereka yang dipanggil adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Selain para menteri, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, serta Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra juga hadir di Istana.

Selain nama-nama tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga turut dipanggil menghadap presiden.

Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, Jokowi Panggil Mendag Lutfi hingga Hadi Tjahjanto

Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak memberikan jawaban pasti. Dia hanya mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan.

Di sisi lain, ada informasi yang menyebut bakal ada nama besar yang terdepak dari Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo, jika sosok itu dicopot dari pemerintahan, diprediksi berimbas pada perpolitikan nasional.

"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Drajad kepada Kompas.com, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Panggil Ketum PAN ke Istana di Tengah Isu Reshuffle

Sosok yang dimaksud Drajad pun masih menjadi misteri. Jika hal yang dia sampaikan benar-benar terjadi, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar dampaknya terhadap peta politik Indonesia saat ini.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, jika Presiden Jokowi memutuskan akan merombak kabinet maka itu adalah keputusan tepat. Sebab, kata Ray, ada sejumlah menteri yang kurang mampu bersinergi dengan visi presiden khususnya di bidang ekonomi.

Persoalan perekonomian, terutama terkait dengan problem minyak goreng, sangat mempengaruhi anggapan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, salah satu menteri yang dinilai seharusnya turut bertanggung jawab terhadap persoalan perekonomian saat ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain menjadi menteri, Airlangga merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga bersama dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mendirikan poros Koalisi Indonesia Bersatu.

Baca juga: Bambang Pacul Ungkap Nama-nama yang Dipanggil ke Istana di Tengah Isu Reshuffle: Ada Raja Juli-Ketum Parpol

Airlangga disorot karena dia diduga menggunakan posisinya sebagai menteri buat berkampanye guna menaikkan elektabilitas. Apalagi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar Desember 2019 lalu memutuskan mendukung Airlangga menjadi calon presiden 2024.