Para Capres Medioker, Silakan Perbanyak Lagi Baliho Anda!

BEBERAPA waktu lalu ramai dibahas di dunia maya dan pelataran media sosial soal baliho sejumlah tokoh yang disebut sebagai capres (calon presiden) medioker (berelektabilitas sedang versi lembaga survei), seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Baliho-baliho mereka, yang tersebar di sejumlah tempat, disebut tidak berpengaruh terhadap elektabilitas para tokoh itu.

Ketika itu, setelah menimbang-nimbang dengan matang, saya putuskan untuk tidak ikut menyalahkan, tetapi merasa kasihan kepada Mbak Puan, Mas Airlangga, dan Cak Imin yang justru di-bully setelah memasang begitu banyak billboard dan baliho.

Jika dipikir-pikir, di mana salahnya? Aturan mana yang mereka langar? Toh baliho tidak dipajang di tengah jalan, yang pasti akan ditindak polisi. Tidak pula dipajang di depan pintu masuk pos polisi di pertigaan jalan atau dipasang di pintu masuk ruang gawat darurat rumah sakit, misalnya.

Baca juga: Waketum Golkar Akui Marak Baliho Airlangga untuk Kerek Popularitas

Setelah saya telisik, baik melalui postingan-postingan sinis di Facebook yang disertai foto baliho mereka, ternyata baliho dan billboard tersebut letaknya tidak aneh-aneh, hanya nangkring di sususan tiang-tiang besi yang boleh jadi pernah dipasangi iklan obat masuk angin, iklan rokok, iklan motor keluaran baru, atau mungkin iklan mantan calon anggota legislatif yang gagal memenuhi batas bawah satu kursi lalu jantungan, dan jenis iklan normal lainya.

Karena itulah saya berpikir bahwa para netizen dan kritikus sosial media yang mempersoalkan baliho dan billboard mereka agak kelewatan. Apalagi, Mbak Puan, Mas Airlangga, atau Cak Imin adalah politisi papan atas, yang kalau tidak mencalonkan menjadi “sesuatu” malah berpeluang dikira sebagai calon pelamar kerja ojek dan taksi online.

Artinya, mereka lebih memiliki justifikasi logis, filosofis, dan etis untuk memamerkan diri, berpose macam-macam di ruang publik yang sah, agar bisa menuai apa yang disyaratkan oleh para punggawa lembaga survei, yakni popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas.

Salah satu cara untuk memperoleh itu semua tentu dengan beriklan (memasang alat peraga), setidaknya begitu kata para pakar marketing.

Lihat hari ini, orang mau jualan saja sudah jauh lebih mudah karena banyak platform digital alias marketplace yang tersedia. Politisi yang sejatinya jualan janji tentu boleh juga obral janji ini itu atau tebar pesan itu itu via berbagai saluran komunikasi yang ada. Sayangnya platform digital semacam itu baru untuk dunia bisnis dan wiraswasta. Coba kalau ada platform digital atau marketplace untuk orang-orang seperti Mbak Puan, Mas Airlangga, dan Cak Imin, pasti akan lebih seru lagi.

Ya semacam marketplace politik tempat para politisi, aktivis, akademisi, dan kritikus, saling jual beli ide baik untuk diramu menjadi bahan dan bumbu kampanye, atau untuk menjadi kebijakan.

Akun berbayar pastinya buat politisi yang pasang iklan, yang harganya dihitung berdasarkan tingkat klik dan sharibility. Pasti banyak calon pemilih yang bakal buka akun tanpa harus melewati simpangan jalan raya dulu, secara jumlah (1) kampret dan (2) cebong, plus (3) kampret kecebong-cebongan, dan (4) cebong kekampret-kampretan, mendekati jumlah seluruh pemilih nasional.

KOMPAS.COM/HENDRA CIPTO Gambar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hertanto terpasang di 24 Kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan sebagai bakal calon Presiden Ri pada pemilihan 2024 mendatang.

Sayangnya para technopreneur-technopreneur milenial kebangaan bangsa Indonesia kita lebih senang membuat platform bisnis, lalu menerbitkan seri A, B, C, D dan Z, sampai ludes saham pendirinya, lalu masuk bursa saham, dibanting sana sini oleh macan-macam pelaku pasar modal, sampai yang tersisa hanya rasa bangga saja, rasa bangga yang justru makin perih di dada jika melihat komposisi kepemilikan sahamnya.

Jadi biar tak perih di dada karena saham dicuri kapital ventura dari luar sana, maka platform digital untuk politik harus disponsori negara, di kelola lembaga usaha independen dan dikontrol publik, agar algoritmanya tidak diselewengkan untuk salah satu politisi besar atau investor besar luar.

Perbanyak baliho dan pakai UMK lokal

Tapi ya sudahlah, mimpi saya keterlaluan juga. Kita kembali ke judul saja. Saya ingin memberi semangat dan dukungan untuk ketiga nama yang saya sebutkan tadi. Saya ingin mengatakan, Mbak Puan, Mas Airlangga dan Cak Imin, jangan dengarkan ocehan orang-orang yang tak ikut membayar pajak billboard dan baliho anda. Perbanyaklah, sebanyak-banyak yang mampu anda pasang.

Selama tidak melanggar aturan, selama terbukti bukan dari uang korupsi, dan selama membayar pajak sesuai aturan yang ada, maka lanjutkan sepuas-puasnya. Jangan mau kalah dengan iklan toko online yang menjual tiket perjalanan Cengkareng-Srengseng pulang pergi, atau iklan rokok yang justru memperlihatkan dada orang berlubang, atau iklan tukang pijat tunanetra di batang pohon tepi jalan raya.