Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinyal Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik, PPP: Kalau Konstruksinya Pemilu, Belum Cukup Usung Capres

Kompas.com - 10/06/2022, 08:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menganggap rencana koalisi yang diutarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bagus, karena akan menambah warna pilihan politik bagi masyarakat.

"Ya bagus saja, koalisi PKS sama PKB. Artinya pilihan politik itu makin variatif," kata Baidowi saat dihubungi, Kamis (9/6/2022).

Pria yang akrab disapa Awiek itu juga menyinggung kans PKB-PKS mengusung pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.

Menurutnya, koalisi itu belum mencukupi standar presidential threshold (PT) 20 persen untuk mengusung calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: PKB-PKS Jajaki Koalisi: Ingin Jadi Poros Ketiga, Muhaimin Capres Bukan Harga Mati

"Kalau kontruksinya adalah pemilu presiden 2024, ya koalisi dua partai itu belum cukup untuk mengusung calon presiden belum memenuhi 20 persen kursi DPR," jelasnya.

Sekretaris Fraksi PPP DPR itu enggan mengomentari lebih jauh soal keputusan PKB-PKS yang membuka sinyal bakal berkoalisi.

Sebab, ia menilai hak setiap partai politik untuk menentukan keputusan akan membentuk maupun bergabung koalisi.

"Sekali lagi itu haknya teman-teman PKB dan PKS ya. Semakin banyak koalisi, semakin berkerja sama ya, semakin bagus," ungkapnya.

Sebelumnya, PKB-PKS mengambil ancang-ancang membangun koalisi poros ketiga menghadapi Pilpres 2024.

Baca juga: Waketum PKB Klaim Koalisi dengan PKS Bakal Hilangkan Politik Identitas

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, poros ketiga ini dapat menjadi alternatif dari dua poros lainnya yakni poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan poros yang akan dibangun PDI Perjuangan (PDI-P).

"Ya kita lihatlah semoga berjalan panjang umurnya dan bisa bertahan. Oleh karena itu saya berharap poros ketiga, kenapa? Karena yang satu sudah jelas porosnya, kedua sudah jelas, yang ketiga ini membongkar kebuntuan," kata Aboe di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Aboe meyakini, koalisi yang dirancang oleh PKB dan PKS dapat menjadi menarik partai-partai politik lainnya untuk bergabung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com