Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Kementerian/Lembaga Terkait Gencarkan Sosialisasi IKN

Kompas.com - 09/06/2022, 06:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk menggencarkan sosialisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sosialisasi digencarkan, terutama bagi masyarakat setempat yang lahannya terdata masuk ke dalam Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN)," ujar Presiden Jokowi kepada Kompas.com, usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rabu (8/6/2022).

Instruksi itu dikeluarkan karena Kepala Negara mendengar informasi mengenai kurang masifnya sosialisasi pembangunan IKN di tingkat akar rumput.

Baca juga: Mulai Bangun IKN Tahun Ini, Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp 3 Triliun

Ia pun mengakui hal tersebut. Sebab, struktur Otorita IKN memang belum rampung seratus persen.

"Sudah, tetapi memang belum masif," ujar Presiden Jokowi.

Ia melanjutkan, salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak adalah soal nasib hak properti warga. Baik berupa lahan, bangunan, atau apa yang bernilai di atasnya.

Baca juga: IKN Akan Gunakan Listrik dari Energi Hijau, Dikembangkan Dalam 3 Tahap

Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara rinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.

"Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan. Mungkin ada yang bergeser, dan saya enggak tahu nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung. Tapi saya kira, arahnya ke sana," ujar dia.

Sebelumnya, tim JEO Kompas.com melakukan liputan khusus di wilayah IKN dari 21 hingga 25 Mei 2022.

Baca juga: 2 Fasilitas Air untuk IKN Pembangunannya Dikebut, Ada yang Diharapkan Selesai Akhir Tahun Ini

Dalam penelusuran itu, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga yang lahannya masuk ke dalam KIPP IKN, tetapi sama sekali tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah.

Bahkan, ada warga yang mendapatkan informasi itu dari tetangga.

Situasi itu memancing ketakutan warga setempat bahwa akan tergusur dan miskin di masa mendatang.

Simak hasil liputan khusus kami di artikel Problematika Ibu Kota Nusantara: Patok Sudah Terpasang, Sosialisasi Tak Kunjung Datang...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com