Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Mayoritas Responden Setuju Indonesia Undang Rusia dalam KTT G20

Kompas.com - 08/06/2022, 19:38 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas responden setuju Rusia hadir dalam presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia pada 15-16 November 2020 di Bali.

Hal itu diketahui dari hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia yang digelar pada tanggal 18-24 Mei 2022 yang dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD).

Adapun RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1.213 responden.

"Lebih banyak yang setuju jika Indonesia tetap mengundang Rusia dalam KTT G20 November 2022 mendatang," papar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi dalam rilis surveinya, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Pertemuan Kedua G20 Bakal Digelar di Solo, 39 Negara Dipastikan Hadir

Sebanyak 76,6 persen responden yang terdiri dari 20,5 persen sangat setuju dan 56,1 persen setuju itu tidak mempermasalahkan Rusia diundang dalam forum tersebut.

Sementara itu, ada 22 persen responden terdiri dari 12,7 persen kurang setuju dan 9,3 persen yang tidak setuju sama sekali. Hanya ada 6,5 persen yang tidak tahu dan tidak menjawab.

Adapun Rusia merupakan anggota dari group of twenty (G20), yang juga forum utama kerja sama ekonomi internasional.

G20 beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.

Dalam situasi konflik atau perang antara Rusia dan Ukraina hingga saat ini, sejumlah negara anggota G20 menentang keikutsertaan Rusia dalam KTT G20 tersebut.

Antara lain, Amerika, Australia, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa.

Baca juga: Pemerintah: G20 Bukan Forum untuk Selesaikan Perang

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah mengirimkan undangan ke semua anggota G20, termasuk Rusia pada 22 Februari, atau dua hari sebelum Rusia menginvasi Ukraina.

Pemerintah Rusia telah menyatakan, Vladimir Putin berencana memenuhi undangan kerja sama ekonomi dunia itu. Namun sejumlah negara anggota G20 menentang rencana kedatangan Putin.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengungkapkan langkah pemerintah Indonesia terlalu jauh dengan mengundang Rusia. Ia menyatakan forum G20 tidak perlu dihadiri oleh negara yang menyerang negara lain.

Sementara itu, China bereaksi atas penolakan itu. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Henbin menuturkan kehadiran Rusia amat penting sehingga tidak ada negara lain yang berhak mengusirnya dari keanggotaan G20.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com