Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yulian Gunhar
Anggota DPR

Yulian Gunhar adalah politisi Indonesia yang telah menjabat sebagai anggota DPR-RI, dari Fraksi PDI Perjuangan, selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2024), mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II.

Saat ini, ia dipercaya menjadi anggota Komisi VII yang menangani masalah energi, pertambangan, lingkungan, dll.

Mewaspadai Operasi Penggiringan Opini Oligarki-Kapitalis terhadap Sosok Capres

Kompas.com - 07/06/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ALAM demokrasi yang sedang kita nikmati di era reformasi ini, telah memberikan kondisi ironis di dalam perjalanannya.

Di satu sisi, pasca-Orde Baru, negeri ini disebut-sebut menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Di sisi lain, demokrasi yang sedang berjalan, ternyata mengalami masalah serius yang mengancam masa depan kita sebagai bangsa, yaitu cengkraman oligarki yang terasa makin kuat.

Memang oligarki yang menyusup ke dalam relung-relung sistem demokrasi amat sulit dihindari, namun kondisi yang terjadi saat ini sudah sangat menghawatirkan.

Bau amis jejak-jejak permainan mereka sudah sangat kentara di berbagai sektor. Hampir semua sektor kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya, sudah berada dalam cengraman mereka.

Oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan di mana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok kecil orang.

Golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Istilah ini sudah ada sejak era Yunani Kuno.

Menurut Aristoteles, oligarki merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Akibat sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya, sehingga oligarki tidak memperhatikan kebutuhan rakyat secara luas.

Prinsip oligarki dan demokrasi akan selalu bertentangan. Pertentangan ini terjadi utamanya pada dua pertanyaan: “Siapa yang berkuasa?” dan “Siapa yang memperoleh manfaat dari kekuasaan itu?”

Dalam sistem oligarki, kekuasaan untuk memerintah diletakkan di tangan-tangan kelompok kecil dan keuntungan tersebut dimanfaatkan oleh mereka saja.

Sedangkan hubungan antara oligarki dengan kapitalis (kaum pemodal) bisa sangat erat. Lantaran basis kekuatan oligarki terletak pada konsentrasi uang atau kekayaan material.

Berbeda dengan sistem demokrasi yang bertujuan menciptakan kesetaraan dan kekuasaan bagi semua pihak, bukan segelintir orang saja.

Maka wajar jika Jeffrey Winters, menyatakan bahwa praktik oligarki akan membuat demokrasi makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat.

Karena kekuasaan hanya bekerja untuk mengakumulasi kekayaan kaum oligark. Kondisi demikian, berakibat jurang antara si kaya dan si miskin makin besar.

Operasi mindset

Akumulasi modal dan kuasa membuat kekuasaan kaum oligarki-kapitalis, akan sangat besar sekali.

Dengan kekuatan modalnya mereka bisa mengendalikan opini publik, agar sesuai dengan agenda dan kepentingan mereka.

Salah satunya melakukan mindset operation (operasi mindset) dengan penggiringan opini publik. Membuat rakyat dipaksa berpikir sesuai perspektif dan kepentingan mereka.

Mereka tak peduli jika harus merusak sendi-sendi etika berbangsa, bahkan konstitusi. Seperti munculnya usulan tiga periode masa jabatan Presiden.

Juga hal aneh, ketika Presiden dan para menterinya sudah mulai saling dukung dalam konteks Pilpres 2024.

Padahal usia kekuasaan Presiden belum berakhir. Hal ini tentu melanggar sumpah jabatan, dan tidak sesuai dengan konstitusi. Bahkan bisa dianggap mencuri start kampanye.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com