Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Jelang Pemilu 2024, Lamhot Sinaga Bicara soal Koalisi dan Terobosan KIB

Kompas.com - 05/06/2022, 15:34 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Lamhot Sinaga berbicara soal terobosan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam diskusi publik bertajuk “Menakar Arah Koalisi 2024” yang digelar Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

Acara tersebut turut dihadiri oleh beberapa narasumber. Selain Lamhot, ada pula pengamat politik Gungun Heryanto, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mabruri.

Lamhot mengatakan, koalisi antarpartai merupakan sebuah keharusan. Sebab, selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), katanya, tidak ada satu pun partai yang bisa mengusung calon presiden (capres) sendiri tanpa koalisi.

Baca juga: Partai Golkar, PAN dan PPP Tanda Tangani Nota Kesepahaman KIB

“Hari ini juga ada deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan teman teman Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di tempat lain. Ibaratnya, kami pacaran dulu dan pada 2023 nanti tunangan. Insya Allah menuju 2024, kami nikah untuk kemenangan (pemilu) 2024,” ujar Lamhot dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Lamhot menambahkan, masih diperlukan musyawarah lebih lanjut terkait pemilihan capres dan calon wakil presiden (cawapres) dari pihak-pihak yang telah disebutkan olehnya.

“Butuh waktu untuk mengomunikasikannya. Paling tidak, hari ini KIB resmi pacaran. Pasca terbentuknya KIB, kami bangun terus komunikasi dengan PAN dan PPP. Ibaratnya, kami itu pacaran dulu sebelum memilih calon pengantin yang akan diusung,” kata Lamhot.

Baca juga: Airlangga Ingin Ulang Kemenangan Golkar Saat Dipimpin Akbar Tanjung di Jabar

Terkait hasil survei capres dan cawapres dari beberapa lembaga, lanjut Lamhot, pihaknya meyakini hasil tersebut bukan patokan. Menurutnya, hal itu masih terlalu dini untuk diyakini.

“Capres dengan elektabilitas tinggi belum tentu dapat tiket 2024. Kami dari Partai Golkar akan yakin setelah pasangan capres dan cawapres ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kami akan mengusung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Penetapan KPU akan mengubah konstelasi dan elektabilitas Airlangga naik drastis,” ucap Lamhot.

Lamhot meyakini, siklus politik pada 2024 akan kembali kepada Partai Golkar. Tak hanya itu, Airlangga juga ia yakini akan menjadi Presiden RI selanjutnya.

Baca juga: Saat Golkar-PAN-PPP Jawa Barat Tunjukkan Kemesraannya...

Dalam kesempatan yang sama, Mabruri mengatakan, PKS tidak akan terburu buru dalam menentukan arah koalisi.

Namun, pihaknya berharap terbentuk tiga poros dalam konstelasi untuk menghindari polarisasi di masyarakat.

“Semua masih dinamis. Pada 2019, kami juga menentukan arah koalisi di menit akhir,” kata Mabruri.

Senada dengan Mabruri, Gungun berharap, ada tiga poros pada Pemilu 2024.

Baca juga: Kisah Persahabatan Prabowo-Surya Paloh, Romantisme Alumni Golkar, dan Kans Politik 2024

“Prediksi saya, tiga poros tersebut kemungkinan (adalah) KIB, poros Gerindra dan PDIP, serta poros Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKS, dan Partai Demokrat (PD). Posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan swing pada salah satu poros,” ujar Gungun.

Selain itu, tambah Gungun, ada tiga faktor yang menentukan dinamika politik nasional ke depan.

Pertama, figur. Kedua, dinamika internal dan eksternal partai. Hal ini masih terjadi di PDIP. Adapun sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, diprediksi akan menjadi game changer. Ketiga, public accepted atau penerimaan publik,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com